Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keluarga Korban Hilang Menanti Janji Jokowi dan Keberanian Tak Terduga

Kompas.com - 30/08/2017, 16:53 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Keluarga Korban Hilang Indonesia (IKOHI) Wanmayetti menanti Presiden Joko Widodo memenuhi janji-janji untuk mencari para korban hilang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Ia mengatakan, Jokowi pernah berjanji akan mengusut tuntas kasus penghilangan paksa dan mencari ke mana para korban yang hilang itu. Namun, hingga kini, janji Nawacita itu tak juga terpenuhi.

"Harapan kita Jokowi punya keberanian yang tidak mungkin ditebak kita-kita ini. Tapi tidak tahu sampai kapan," ujar Yetti dalam diskusi di Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Yetti mengatakan, hingga saat ini asa para keluarga korban masih belum pupus. Masih tersisa sedikit harapan bahwa Jokowi akan memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto untuk membentuk tim pencari korban hilang tersebut.

Meskipun, orang-orang yang diduga terlibat justru berada di sekeliling Jokowi.

"Selama korban masih bersuara, masih berharap ada perubahan dan kejadian yang tidak mungkin, mungkin akan bisa mungkin. Seperti tumbangnya Soeharto, kami tidak berpikir akan mungkin kejadian pada rezim Orde Baru. Tapi ternyata ada," kata Yetti.

(Baca juga: Saat Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berusaha Saling Menguatkan...)

Yetti mengatakan, desakan itu tak hanya didorong di era Jokowi. Semasa Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat sebagai presiden, berbagai rekomendasi untuk mencari korban hilang diterbitkan.

Mulai dari rekomendasi panitia khusus di DPR hingga rekomendasi Ombudsman.

"Kami nuntut, bolanya di Jokowi. Dialah yang bisa instruksikan Menkopolhulam sebagai bawahan bahwa pencarian itu harus dilaksanakan," kata Yetti.

Yetti merupakan anak dari salah satu korban hilang saat terjadi bentrok di Tanjung Priok pada 1984. Saat itu, sebanyak 23 orang dinyatakan hilang.

(Baca juga: Komnas HAM: Belum Ada Kesepakatan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com