Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Facebook, Twitter, Google Silakan Pergi jika Abaikan Sistem Keamanan

Kompas.com - 27/08/2017, 19:39 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta perusahaan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, hingga Google melakukan pengetatan terhadap konten-konten negatif yang beredar di platform mereka.

Rudi menjelaskan di Jakarta, Minggu (27/8/2017), sebagai perusahaan yang berbisnis di Indonesia, harusnya perusahaan-perusahaan tersebut juga peduli dengan pengamanan platformnya. Rudi mencontohkan grup penyebar berita hoaks Saracen yang beberapa waktu lalu ditangkap. Dia mengatakan, kelompok itu menggunakan akun-akun di media sosial untuk menyebar konten negatif tersebut.

Rudi mempersilahkan perusahaan-perusahaan itu angkat kaki jika tak peduli dengan keamanan di Indonesia dan hanya mementingkan bisnis mereka.

Baca juga: Saat Rudiantara dan Menteri Arab Saudi Bicara soal Kebebasan Pers

"Jadi tanggung jawab  mereka karena mereka berbisnis di Indonesia dan memanfaatkan pasar Indonesia. Kalau mereka berbisnis kan logikanya concern dengan stabilitas ekonomi, politik," ujar Rudi.

"Saya bilang sama mereka, kalau anda memang tidak mau mempersiapkan apakah anda memang punya tujuan membuat Indonesia tidak stabil. Anda harus bertanggung jawab. Anda enggak bertanggung jawab, anda enggak usah bisnis di Indonesia," kata Rudi.

Ia menjelaskan, proteksi dan pengawasan penyebaran akun-akun hoaks bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan masyarakat saja. Perusahaan penyedia platform memiliki peran yang sangat penting.

"Platform ini juga harus kita manage karena mereka juga tanggung jawab. Jangan hanya dilemparkan bahwa ini antara masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia, penegak hukum Indonesia," ujar Rudi.

Lihat juga: Jokowi: Saracen Mengerikan, Saya Perintahkan Kapolri Usut Tuntas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com