Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Duga Pemberian Suap Terkait OTT di Kemenhub Bukan yang Pertama

Kompas.com - 24/08/2017, 16:59 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberian suap terkait proyek di Kementerian Perhubungan diduga bukan merupakan kali pertama dilakukan.

Terkait dugaan suap ini, KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu (23/8/2017).

Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

"Sejauh ini informasi yang kami terima, indikasi penerimaannya bukan penerimaan yang pertama," kata Febri.

Baca: 
OTT di Kemenhub Diduga Terkait Suap Proyek

Sebelumnya, OTT yang dilakukan KPK terhadap pejabat Kementerian Perhubungan disinyalir terkait suap proyek di kementerian tersebut.

"Ada indikasi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan sejumlah proyek di Kementerian tersebut," kata Febri.

Namun, Febri belum bisa menyebutkan proyek yang terkait kasus ini.  

"Proyeknya apa saja, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut," ujar Febri.

Baca: 
OTT di Kemenhub, KPK Amankan Lebih dari 10 Tas Berisi Uang

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu (23/8/2017).

Tidak lama pasca-OTT. tim KPK langsung mendatangi Kantor Kemenhub RI di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2017) dini hari.

Tim KPK menyegel ruang kerja Direktur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla), Antonius Tonny Boediono, di Lantai 4 Gedung Karsa Kemenhub.

Baca: 
OTT di Kemenhub, Salah Satu Ruang Dirjen Disegel KPK

Dalam OTT kali ini, penyidik mengamankan lebih dari sepuluh tas berisi uang. Uang tersebut terdiri dari berbagai mata uang seperti rupiah, dollar Amerika Serikat, dollar Singapura dan lainnya.

KPK menyatakan baru satu orang diamankan dalam kasus ini.

KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status yang bersangkutan. Rencananya, hari ini akan digelar konferensi pers terkait kasus ini.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com