Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Koalisi 5 Parpol di Jabar Tak Tutup Peluang Usung Ridwan Kamil

Kompas.com - 23/08/2017, 13:14 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan, koalisi lima partai di Pilkada Jawa Barat bukan berarti menutup pintu bagi calon-calon tertentu.

Termasuk terhadap Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Adapun lima partai tersebut adalah PPP, PKB, PAN, Hanura dan Partai Demokrat.

"Jadi keliru kalau komunikasi membangun koalisi oleh lima parpol tersebut dimaknai sebagai menutup pintu bagi Ridwan Kamil untuk diusung," kata Arsul saat dihubungi, Rabu (23/8/2017).

(baca: Masuk Koalisi 5 Partai, PAN Ingin Kadernya Dampingi Ridwan Kamil)

Arsul menjelaskan, komunikasi politik yang dibangun pengurus lima parpol tersebut merupakan upaya dalam membangun platform politik dan pembangunan bersama untuk Jabar yang lebih baik ke depan.

Koalisi tersebut, menurut dia, juga tak bersifat eksklusif. Lima parpol tersebut juga masih membuka diri untuk berkomunikasi dengan parpol lainnya.

Dalam komunikasi lima partai, kata Arsul, tak ada pembicaraan langsung untuk menunjuk calon gubernur atau calon wakil gubernur tertentu.

"Jadi jangan dimaknai sebagai koalisi pragmatis untuk menutup pintu bagi calon tertentu dan membukanya bagi yang lain," tutur Anggota Komisi III DPR itu.

(baca: Alasan Koalisi Lima Partai Belum Mau Gandeng Nasdem dan Ridwan Kamil)

Ia juga menegaskan, kesepakatan dari koalisi tersebut baru secara global. Termasuk jika figur yang diusung bukan kader internal parpol, maka diharapkan calon wakil gubernurnya adalah kader salah satu parpol yang berkoalisi.

"Setelahnya tentu akan dilaporkan kepada DPP masing-masing," ucap Arsul.

Demokrat, PPP, PAN, PKB dan Partai Hanura sepakat untuk berkoalisi di Pilkada Jawa Barat 2018.

Kesepakatan tersebut diputuskan seusai rapat khusus yang mempertemukan Ketua DPW PPP Jawa Barat Ade Munawaroh, Ketua Partai Demokrat Jawa Barat Iwan Sulandjana, Ketua PAN Jawa Barat Hasbullah Rahmat, perwakilan Ketua DPW PKB Jawa Barat dan perwakilan DPD Partai Hanura Jawa Barat di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Senin (21/8/2017) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com