Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras Dorong Pembentukan TPF untuk Kasus Novel Baswedan

Kompas.com - 22/08/2017, 21:57 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Bidang Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontraa), Putri Kanesia, menilai, Tim Pencari Fakta (TPF) diperlukan dalam pengungkapan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Menurut dia, banyak fakta yang mau diungkap Novel, tetapi ada ketidakyakinan terhadap proses penyidikan yang dilakukan kepolisian saat ini.

"Sehingga isu TPF yang memang kita inginkan. Karena Novel sendiri pernah menyatakan dia hanya bersaksi ketika TPF ini dibentuk," kata Putri, di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2017).

Putri mengatakan, tidak ada perkembangan berarti dalam penyidikan kasus Novel.

Baca: Jokowi Atur Waktu untuk Bertemu Istri dan Ibu Novel Baswedan

Padahal, peristiwa penyerangan Novel sudah 137 hari berlalu.

"Jadi memang kalau mau dibilang bagaimana penyelesaian kasus Novel, bentuk saja TPF. Kalau memang nanti polisi menyatakan tidak ada anggota yang terlibat, ya itu bisa dibuktikan dengan TPF," ujar Putri.

Hasil dari TPF diyakini bisa membantu untuk mengungkapkan fakta karena dilakukan oleh tim independen.

Namun, dia meyayangkan jika wacana pembentukan TPF dianggap menghambat kerja polisi dan bukti yang dihasilkan TPF tidak akan diterima pengadilan.

"Terlepas TPF ini jadi alat bukti atau tidak, itu permasalahannya nanti di pengadilan, di pembuktian. Jangan dulu terjebak siapa melakukan apa, tapi soal apa yang didapat dari hasil penyelidikan itu," ujar Putri.

Temuan TPF dinilai bisa menjadi pembanding dengan hasil penyelidikan oleh kepolisian.

"Kalau bisa sama itu bisa jadi mengeluarkan fakta, (tapi) kalau bisa beda, itu bisa jadi pertimbangan majelis hakim," ujar Putri.

Kompas TV Siapa "Jenderal" Dibalik Kasus Novel baswedan?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com