Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagir Manan Hingga Hasyim Muzadi Terima Bintang Kehormatan dari Jokowi

Kompas.com - 15/08/2017, 13:06 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda bintang kehormatan kepada para tokoh yang telah berjasa untuk Indonesia. Upacara penganugerahan tanda kehormatan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/8/2016).

Penghargaan ini diberikan sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-71 RI. Bintang Mahaputera Adipradana diberikan kepada dua tokoh, yakni Ketua MA 2001-2008 Bagir Manan dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2014-2017 almarhum Hasyim Muzadi.

Bintang Mahaputera Utama diberikan kepada Ketua MA bidang Yudisial 2004-2008 Marianna Sutadi. Bintang Jasa Utama diberikan ke Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2008-2013 dan 2013-2018 Christiandy Sanjaya.

(Baca: Megawati Bela Jokowi: Apa Enggak Boleh Presiden Bikin Perppu?)

Bintang Penegak Demokrasi diberikan kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI periode 2012-2017 Hadar Nafis Gumay. Terakhir, Bintang Budaya Parama Dharma diberikan ke almarhum Soerjatmoko (filsuf, pendidik) almarhum Dullah (pelukis) dan Toety Heraty Noerhadi Roosseno (penulis).

Upacara penganugerahan ini juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dan para menteri kabinet kerja.

Kompas TV Bagaimana si ganteng dari Ponpes Assunniyyah menjawab pertanyaan presiden?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com