DPR Ngotot Bangun Gedung hingga Apartemen, Rakyat akan Pilih Golput

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta anggaran untuk tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun. Sebagian anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan gedung baru, perpustakaan, sampai apartemen untuk para wakil rakyat.

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syamsuddin Haris mengatakan bahwa permintaan parlemen tersebut tidak patut secara moral. Ia beralasan, belum ada alasan obyektif dan rasional untuk penambahan fasilitas bagi anggota dewan.

"Kinerja DPR buruk sehingga tidak patut meminta penambahan fasilitas," kata Haris kepada Kompas.com, Selasa (15/8/2017).

(Baca: Sekjen DPR Sebut Pembangunan Gedung Baru Sudah Lama Tertunda)

Permintaan DPR itu juga dianggap tidak tepat, apalagi dalam kondisi seperti saat ini, di mana keuangan negara sedang terbatas dan fokus untuk pembangunan infrastruktur.

"Jutaan rakyat masih berjuang melawan kemiskinan sehingga tidak cukup bermoral jika DPR ingin tambah fasilitas," kata Haris.

Haris pun khawatir, jika DPR bersikukuh meminta anggaran tersebut, pemilihan legislatif (Pileg) 2019 mendatang akan sepi peminat. Imbas publik yang muak akan tingkah laku para wakil rakyat itu.

"Pileg 2019 rakyat akan kecewa sehingga potensi golput tinggi. Makanya, sebaiknya pemerintah menolak. Masih banyak prioritas yang lain seperti infrastruktur dan upaya mengatasi ketimpangan sosial," tutup Haris.