Sekjen DPR Sebut Pembangunan Gedung Baru Sudah Lama Tertunda

Kompas.com - 14/08/2017, 20:36 WIB
Sekretaris Jenderal DPR RI Ahmad Djuned di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/3/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSekretaris Jenderal DPR RI Ahmad Djuned di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/3/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ahmad Djuned, menyampaikan bahwa pembangunan gedung baru DPR sangat dibutuhkan.

Wacana pembangunan gedung, kata dia, pertama dimunculkan pada 2009 lalu. Namun, hingga kini belum terealisasikan.

"Sampai sekarang sudah berapa tahun kita tunda-tunda. Padahal kita tahu persis ya kebutuhannya," ujar Djuned di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2017).

Djuned menjelaskan, saat ini ruangan anggota DPR hanya seluas sekitar 38 meter persegi. Padahal, luas ruangan pejabat negara setingkat eselon 1 luasnya bisa sekitar 117 meter persegi.

Menurut Djuned, kondisi tersebut tak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

"Peraturan perundangan itu 117. Kami hanya 38. hanya 30 persennya aja," kata dia.

Kajian ilmiah, menurut dia, juga sudah dilakukan oleh pihak pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Sekretariat Negara.

Adapun anggaran pembangunan gedung, kata dia, sudah didapatkan sejak lama. Namun, karena adanya penghematan anggaran maka pembangunan gedung belum juga dilakukan.

"Insya Allah, tahun 2018 kami sudah bisa mulai, karena saya yakin teman-teman pasti sudah melihat Gedung Nusantara I. Kondisinya seperti apa, kapasitas untuk berapa orang ketika direncanakan dan sekarang digunakan untuk berapa," kata Djuned.

"Dulu hanya untuk 800 orang ketika 360 anggota," tuturnya.

(Baca juga: Kementerian PU Belum Pernah Audit Konstruksi Gedung DPR Sejak 2009)

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing menyatakan, total anggaran yang diajukan DPR pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.728.308.210.000.

Rinciannya, Rp 4.024.410.881.000 untuk (satuan kerja) dewan. Sedangkan sebesar Rp 1.703.897.329.000 diperuntukan bagi kesekretariatan DPR.

Anton menganggap permintaan anggaran DPR sebesar Rp 5,7 triliun untuk Tahun Anggaran 2018 wajar karena besarannya hanya 0.35 persen dari APBN 2018.

Proyek yang rencananya dimulai tahun 2018 itu akan menggunakan sistem anggaran tahun jamak (multiyears).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Nasional
Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Nasional
Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Nasional
Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X