Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus First Travel, Kemenag dan Polri Bahas Pembentukan Crisis Center

Kompas.com - 15/08/2017, 10:15 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kementerian Agama, Mastuki, mengatakan pemerintah berencana membuat posko crisis center untuk para korban penyelenggaraan umrah agen perjalanan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel).

Rencana itu akan dibahas Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag bersama Bareskrim Polri, dan Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari ini. Pembahasan bersama itu karena pembentukan cricis center bukan hanya domain Kemenag.

"Rencana hari ini akan rapat untuk membahas itu, cuma saya harus update dulu ke kawan-kawan di PHU khususnya, ini (PHU) yang nanti tanggung jawab untuk gabung di situ," kata Matsuki, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/8/2017).

Karena belum diputuskan apakah jadi membentuk crisis center atau tidak, ia belum dapat memastikan nantinya kalau terbentuk crisis center ini akan ditempatkan di mana.

(Baca: Polisi Sita Sejumlah Mobil Mewah Milik Bos First Travel)

Namun, dia melihat kemungkinan crisis center ini bisa berlokasi di Bareskrim mengingat banyak korban yang melapor ke sana.

Soal dana jemaah yang sudah disetor, Matsuki mengatakan hal itu nantinya juga akan dibahas bila ada cricis center.

Pihaknya memahami tentu korban kasus ini menjadi tidak tenang. Namun, dia berharap jemaah menempuh hak-haknya menggunakan cara yang tepat, yakni melalui jalur hukum.

"Lapor ke Bareskrim, bisa ke Kemenag, (menggunakan) lawyer, (mengadu ke) YLKI, itu sudah benar," ujarnya.

(Baca: Isi Rekening Bos First Travel yang Diblokir Hanya Sekitar Rp 1 Juta)

Dalam kasus ini, First Travel menawarkan harga pemberangkatan umrah yang lebih murah dari agen travel lainnya.

Pembeli tergiur dan memesan paket umrah. Namun, hingga batas waktu yang dijanjikan, calon jemaah tak kunjung berangkat.

Perusahaan itu kemudian dianggap menipu calon jemaah yang ingin melaksanakan umrah.

Kepolisian telah menahan Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Desvitasari, yang juga direktur di perusahaan tersebut.

Kompas TV Namun penasihat hukum mereka menjamin tidak ada uang jemaah yang dipakai untuk membiayai kehidupan mewah kedua tersangka.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com