Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpora: Tak Boleh Ada HTI di Pramuka

Kompas.com - 14/08/2017, 17:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi berharap Kwartir Nasional Gerakan Pramuka bisa selalu menjaga Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini disampaikan Imam dalam Upacara Hari Pramuka ke-56 dan Raimuna Nasional XI di Bumi Perkemahan, Cibubur, Jakarta Timur, Senin (14/8/2017).

"Yang paling penting semua kita Pramuka menjaga dasa darma, menjaga trisatya Pramuka, menjaga Pancasila," kata Imam.

Imam berharap, jangan sampai ada paham-paham baru yang ingin mencabut akar Pramuka yang begitu mendalam bagi Indonesia ini. Ia mencontohkan ajaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dibubarkan pemerintah, jangan sampai masuk ke Pramuka.

"Saya Pramuka, saya Pancasila jadi saya tidak rela kalau Pramuka disusupi isme yang akan merusak pancasila," kata Imam.

(Baca: Adhyaksa Dault Klarifikasi soal HTI ke Jokowi)

"Ya enggak boleh ada HTI, itu saja," tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga memang sempat memebekukan anggaran Kwarnas Pramuka. Pembekuan tersebut berkaitan dengan isu keterkaitan Adhyaksa dengan HTI. Adhyaksa mengakui bahwa ia pernah hadir dalam acara HTI pada pada 2013 lalu.

Rekaman Adhyaksa tengah bicara di forum itu belakangan tersebar di media sosial. Namun, Adhyaksa menegaskan bahwa selama ia menjabat Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, ia tak pernah berniat mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

(Baca: Setelah HTI, Ormas yang Akan Dibubarkan Pemerintah Lebih Radikal)

Akhirnya, setelah Adhyaksa memberikan klarifikasi, Kemenpora mencairkan anggaran rutin Kwarnas Pramuka tahun 2017 sebesar Rp 10 Milyar.

Imam menjamin, k edepannya tak akan ada hambatan terkait anggaran selama tidak ada ajaran terlarang yang menyusupi Pramuka.

"Kita akan support terus jadi tidak ada istilah pemerintah menghambat. Kita akan bantu Pramuka," kata dia.

Kompas TV Negara-Negara Ini Juga Bubarkan Hizbut Tahrir
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com