Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Pertanyakan Sikap KPK soal Kematian Johannes Marliem

Kompas.com - 14/08/2017, 13:55 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal kematian saksi kunci kasus korupsi e-KTP, Johannes Marliem.

KPK sebelumnya menyatakan bahwa penyidikan kasus korupsi e-KTP tak terkendala meski Johannes sebagai salah satu saksi kunci meninggal dunia.

"Katanya saksi kunci, kalau hilang, kasusnya juga hilang, dong?" ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2017).

"Nah bagaimana? Katanya saksi kunci kok tidak terpengaruh? Kalo kuncinya hilang kita enggak bisa masuk rumah," ucap dia.

Fahri meminta KPK untuk mengurangi retorika non-hukum di ruang publik. Sebab, KPK merupakan lembaga penegak hukum. Bahkan, ia mengusulkan agar juru bicara KPK diganti dengan penyidik.

Baca: Johannes Marliem Tewas, KPK Pastikan Penyidikan Tak Terkendala

"Jangan taruh orang yang tidak mengerti proses penyidikan. Harus diganti. Kayak di Mabes Polri, yang konferensi pers penyidik," kata Fahri.

Nama Johannes ramai dibincangkan setelah kesaksiannya muncul di salah satu media. Padahal, kata Fahri, Direktur Biomorf Lone LLC, Amerika Serikat itu sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik KPK.

Baca: Ketua Komisi III Pertanyakan Perlindungan Terhadap Johannes Marliem

Setelah meninggal, baru ramai dibicarakan Johannes adalah saksi kunci. Padahal, menurut Fahri, tak pernah secara signifikan terdengar apa yang dilakukan Johannes.

"Padahal dia cuma kontraktor yang lagi nagih. Tapi dikembangkanlah dia punya data sekian giga byte. Terang saja dia orang digital kok, datanya giga byte. Apa? Data apa? Kita tidak tahu," ujarnya.

Baca: Misteri Kematian Johannes Marliem, Saksi Kunci Korupsi E-KTP

"KPK harus berhenti bersilat lidah. Jangan gunakan ruang publik ini untuk bermain opini. Stick saja pada hukum," ucap Fahri.

Nama Johannes Marliem mencuat di media massa ketika kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) naik ke meja hijau. Nama Marliem disebut sebagai salah satu pengusaha yang ikut dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Jumat (12/8/2017) malam, kabar kematian Johannes Marliem dikabarkan media-media di Indonesia. Johannes dikabarkan tewas bunuh diri di kediamannya di Beverly Grove, Los Angeles, Amerika Serikat.

Namun, misteri sebenarnya mengenai kematian Marliem belum terungkap. Kasus tersebut saat ini masih ditangani oleh otoritas keamanan setempat.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif memastikan penyidikan kasus korupsi e-KTP tidak terkendala meskipun salah satu saksi kunci kasus ini, Johannes Marliem meninggal dunia.

"Penyidikan tetap berjalan seperti semula dan tidak menghadapi kendala yang berarti walaupun salah seorang saksi meninggal dunia," kata Syarif, melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (14/8/2017).

Kompas TV Johannes Marliem diduga memiliki rekaman pertemuan – pertemuan untuk membahas proyek KTP elektronik. Kematian Johannes menambah rumit pengungkapan kasus.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com