PKB: "Full Day School" Tidak Realistis!

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengklaim, warga Nahdliyin menolak kebijakan sekolah lima hari yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Menolak keras pemaksaan dan penyeragaman Mendikbud melalui full day school yang akan memberangus dan merusak bangunan tradisi yang sudah berabad-abad ada di Indonesia," kata Cak Imin, sapaan Muhaimin, dalam sambutan halaqah PKB di Jakarta, Senin (7/8/2017).

Ditemui usai memberikan sambutan, Cak Imin mengatakan, bahkan Belanda saja takut berhadap-hadapan dengan tradisi yaitu adanya pesantren dan madrasah yang ada di Indonesia kala itu.

"Lha kok Menteri Pendidikan hari ini bikin kebijakan penyeragaman madrasah dalam full day school," kata Cak Imin.

Selama ini, kegiatan keagamaan seperti pendalaman Al Quran dilakukan pada sore hari atau selepas pulang sekolah. Maka dari itu, konsep full day school dinilai bisa mengganggu kegiatan tersebut.

(Baca: Warga Nahdliyin Unjuk Rasa Tolak "Full Day School")

Menurut Cak Imin, kebijakan yang diambil Mendikbud Muhadjir Effendy tidak berdasarkan fakta di lapangan dan analisis.

"Hanya berdasarkan asumsi bahwa full day school bisa mengatasi pendidikan agama dan karakter," imbuh Cak Imin.

Lebih lanjut, dia yakin apabila sekolah-sekolah umum dipaksakan menerapkan full day school, maka akan kekurangan tenaga pendidik khususnya untuk pendidikan agama dan karakter.

Sebab, kata dia, sekolah negeri yang ada saat ini pun sudah kekurangan guru agama dan pendidikan karakter.

Di sisi lain, menurut Cak Imin, guru agama dan pendidikan karakter itu adanya di masyarakat.

(Baca: Quo Vadis Gagasan "Full Day School"?)

"Oleh karena itu tidak realistis (kebijakan tersebut). Karena itu PKB, NU, semua komponen pesantren menolak full day school, karena tidak menghargai kerja keras kami (madrasah dan pesantren) selama ini," ucap Cak Imin.

Cak Imin pun mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017. Cak Imin menegaskan, PKB menolak adanya penyeragaman kebijakan sekolah dengan full day school.

"Jangan diseragamkan, terutama yang negeri, jangan. Jakarta boleh, daerah lain enggak boleh. Dengan cara itu madrasah yang sudah berabad-abad ada di Indonesia ini mampu membangun karakter bangsa. Sekolah yang selama ini banyak tawuran kan justru sekolah yang tidak pernah kena sentuhan pendidikan agama," kata Cak Imin.