Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Ambil Langkah Konkret Tuntaskan Kasus Novel

Kompas.com - 01/08/2017, 22:07 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim Independen untuk mengungkap tuntas kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan.

Langkah ini juga untuk membuktikan keseriusan Jokowi sebagai presiden yang pro terhadap pemberantasan korupsi.

Menurut Busyro, penyerangan terhadap novel sama dengan penyerangan terhadap institusi KPK.

Peristiwa yang menimpa novel sama saja merupakan ancaman terhadap seluruh pegawai KPK.

"Kalau sudah pimpinan, enggak usah klaim-klaim Pancasila segala macam. sekarang buktikan saja Pancasila itu, NKRI itu, buktikan saja dengan langkah langkah yang konkret. Salah satunya tentang teror terhadap Novel," kata Busyro, seusai menghadiri diskusi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (1/8/2017).

Baca: Jokowi Seharusnya Langsung Respons Kasus Novel setelah Peristiwa Terjadi

Novel sebelumnya menduga ada "orang kuat" yang menjadi dalang serangan terhadap dirinya.

Bahkan, dia mengaku mendapat informasi bahwa seorang jenderal polisi ikut terlibat.

Menurut Busyro, Novel merupakan salah satu produk Polri yang integritasnya sudah teruji.

Ia menjadi sosok yang semakin matang selama menjadi penyidik KPK.

Busyro menilai, dengan latar belakang tersebut, Novel pasti tidak asal bicara soal kasusnya.

"Dengan senioritasnya, sebagai penydik sekaliber Novel tentu punya semacam indikator dan bukti bukti awal. Saya kira Novel tidak akan ngomong tentang bukti-bukti itu kalau dia tidak mempercayai orang yang diangkatnya itu," kata dia.

Baca: Jokowi dan Kapolri Tak Bicarakan TPF Kasus Novel

Oleh karena itu, lanjut Busyro, untuk membuktikan dugaan Novel itu,per lu dibentuk tim independen.

Sebab, jika ditangani kepolisian seperti saat ini, akan muncul dugaan bahwa pengungkapan kasus Novel rawan kepentingan.

Menurut Busyro, masyarakat akan mengapresiasi Presiden Jokowi jika mengambil langkah pembentukan tim Independen.

"Kalau Presiden mau (bentuk tim independen), apresiatif tinggi kepada Presiden. Kalau tidak, catatan besar buat Presiden, termasuk untuk 2019 nanti karena fenomena Novel ini penyerangan kepada institusi KPK, bukan kepada Novel pribadi," kata Busyro.

Kompas TV Siapa Jenderal di Balik Penyerangan Novel?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com