Kompas.com - 01/08/2017, 21:53 WIB
Wakil Ketua KPK yang juga calon pimpinan KPK, Busyro Muqoddas menjadi pembicara dalam diskusi mengenai sosok calon pimpinan KPK dan gagasan pemberantasan korupsi Capim KPK di Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2014). Dalam diskusi ini ketiganya memaparkan visi misi dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. TRIBUNNEWS/HERUDINWakil Ketua KPK yang juga calon pimpinan KPK, Busyro Muqoddas menjadi pembicara dalam diskusi mengenai sosok calon pimpinan KPK dan gagasan pemberantasan korupsi Capim KPK di Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2014). Dalam diskusi ini ketiganya memaparkan visi misi dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo yang baru memanggil Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, hampir tiga bulan setelah peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, terjadi.

Pada Senin (31/7/2017) kemarin, Presiden Jokowi memanggil Kapolri untuk mendapatkan laporan perkembangan pengusutan kasus Novel. 

Polisi belum berhasil menangkap pelakunya hingga saat ini.  

"Saya mempertanyakan karena responsnya rendah, baru sekarang memanggil (Kapolri)," ujar Busyro, seusai menghadiri diskusi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (1/8/2017).

Baca: Jokowi dan Kapolri Tak Bicarakan TPF Kasus Novel

Menurut Busyro, pasca-kejadian, seharusnya Presiden Jokowi merespons kasus ini dengan cepat dan langsung menginstruksikan agar dibentuk tim independen.

Hal ini juga disuarakan para pegawai KPK melalui Pimpinan KPK yang saat itu menemui Presiden Jokowi.

Akan tetapi, tim independen tak kunjung dibentuk.

Menurut Busyro, Presiden Jokowi harus turut memberikan jaminan keselamatan para pegawai KPK.

Penuntasan kasus Novel menjadi cermin perhatian Presiden Jokowi atas keselamatan para pegawai KPK terhadap pemberantasan korupsi.

"Pegawai KPK kan tulang punggung KPK. Pimpinan kan hanya 4 tahunan, apalagi yang pegawai tetap kan sampai lama kerja di sana. Maka aspirasinya harusnya didengar," kata Busyro.

Selain itu, lanjut Busyro, pembentukan tim independen untuk mengungkap ada atau tidaknya anggota polisi yang turut terlibat pada kasus ini seperti dikatakan Novel.

Baca: Tim Gabungan Tak Berarti KPK Ikut dalam Investigasi Kasus Novel

Jika hanya ditangani kepolisian, akan muncul kekhawatiran bahwa pengungkapan kasus ini rawan kepentingan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Nasional
Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Nasional
Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Nasional
Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

Nasional
UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

Nasional
Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Nasional
UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Nasional
Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Nasional
5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

Nasional
Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

Nasional
Soal Shalat Id di Zona Hijau dan Kuning, Menag: Wajib Koordinasi Pemda hingga Satgas Covid-19

Soal Shalat Id di Zona Hijau dan Kuning, Menag: Wajib Koordinasi Pemda hingga Satgas Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X