Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Seharusnya Langsung Respons Kasus Novel setelah Peristiwa Terjadi

Kompas.com - 01/08/2017, 21:53 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo yang baru memanggil Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, hampir tiga bulan setelah peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, terjadi.

Pada Senin (31/7/2017) kemarin, Presiden Jokowi memanggil Kapolri untuk mendapatkan laporan perkembangan pengusutan kasus Novel. 

Polisi belum berhasil menangkap pelakunya hingga saat ini.  

"Saya mempertanyakan karena responsnya rendah, baru sekarang memanggil (Kapolri)," ujar Busyro, seusai menghadiri diskusi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (1/8/2017).

Baca: Jokowi dan Kapolri Tak Bicarakan TPF Kasus Novel

Menurut Busyro, pasca-kejadian, seharusnya Presiden Jokowi merespons kasus ini dengan cepat dan langsung menginstruksikan agar dibentuk tim independen.

Hal ini juga disuarakan para pegawai KPK melalui Pimpinan KPK yang saat itu menemui Presiden Jokowi.

Akan tetapi, tim independen tak kunjung dibentuk.

Menurut Busyro, Presiden Jokowi harus turut memberikan jaminan keselamatan para pegawai KPK.

Penuntasan kasus Novel menjadi cermin perhatian Presiden Jokowi atas keselamatan para pegawai KPK terhadap pemberantasan korupsi.

"Pegawai KPK kan tulang punggung KPK. Pimpinan kan hanya 4 tahunan, apalagi yang pegawai tetap kan sampai lama kerja di sana. Maka aspirasinya harusnya didengar," kata Busyro.

Selain itu, lanjut Busyro, pembentukan tim independen untuk mengungkap ada atau tidaknya anggota polisi yang turut terlibat pada kasus ini seperti dikatakan Novel.

Baca: Tim Gabungan Tak Berarti KPK Ikut dalam Investigasi Kasus Novel

Jika hanya ditangani kepolisian, akan muncul kekhawatiran bahwa pengungkapan kasus ini rawan kepentingan.

"Untuk membuktikan hipotesa itu benar atau tidak, secara metodologis dan prinsip transparansi, maka yang bisa buktikan dan membebaskan dugaan kepentingan sejumlah perwira tinggi di Polri benar atau tidak, maka berikan kewenangan itu pada tim independen. Enggak ada jalan lain," kata Busyro.

Novel sebelumnya menduga ada "orang kuat" yang menjadi dalang serangan itu.

Bahkan, dia mengaku mendapat informasi bahwa seorang jenderal polisi ikut terlibat.

"Saya memang mendapat informasi bahwa seorang jenderal polisi terlibat," kata Novel.

"Awalnya, saya mengira informasi itu salah. Tapi setelah dua bulan dan kasus itu belum juga selesai, saya mengatakan (kepada yang memberi informasi itu), sepertinya informasi itu benar," kata Novel.

Kompas TV Siapa Jenderal di Balik Penyerangan Novel?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com