Pengacara: Penetapan Tersangka Syafruddin oleh KPK Harus Dibatalkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsjad Temenggung, Dodi Abdul Kadir menyatakan penetapan tersangka kliennya harus batal. Hal tersebut menjadi salah satu berkas kesimpulan pihaknya dalam praperadilan ini.

"Kalau kesimpulannya dari kita penetapan tersangkanya harus dibatalkan," kata Dodi, saat dihubungi, Selasa (1/8/2017).

Syafruddin mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka oleh KPK, pada kasus korupsi dalam pemberian Surat Keterangan Lunas kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004.

Dodi mengatakan, alasan penetapan tersangka itu mesti batal karena tidak sesuai Kitab Udang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Ya tidak memenuhi KUHAP mengenai penetapan tersangka," ujar Dodi.

(Baca: Tersangka Kasus SKL BLBI Gugat KPK melalui Praperadilan)

Dodi menyatakan, mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Indonesia Kwik Kian Gie menyatakan, ada perjanjian Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) antara pemerintah dengan Sjamsul Nursalim.

Pada tahun 1999, lanjut Dodi, pemerintah juga sudah memberikan release and discharge (R&D) atau jaminan pembebasan dari proses maupun tuntutan hukuman.

"Jadi sudah diberikan pembebasan perlunasan dari zaman dulu gitu. Dan belum pernah ada gugatan dari pemerintah," ujar Dodi.

Seperti diketahui, dalam penyelidikan kasus ini, KPK menemukan adanya indikasi korupsi dalam pemberian Surat Keterangan Lunas kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004.

(Baca: Sekjen PDI-P: BLBI Diungkit Terus-menerus, Muncul Jelang Pemilu)

SKL itu terkait pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh sejumlah obligator BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

KPK menduga Syafrudin telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara sekurangnya Rp 3,7 triliun.

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Sjamsul sudah menerima SKL dari BPPN, meski baru mengembalikan aset sebesar Rp 1,1 triliun, dari yang seharusnya Rp 4,8 triliun.