Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Telusuri Dugaan Keterlibatan Jenderal, Penyidik akan Temui Novel di Singapura

Kompas.com - 31/07/2017, 17:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado dan Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan tim penyidik akan menelusuri dugaan keterlibatan jenderal polisi dalam kasus penyerangan Novel Baswedan. Untuk itu, tim akan meminta keterangan Novel di Singapura.

"Informasi dari Novel Baswedan yang disampaikan ke publik, dugaan jenderal polisi, sudah kami sampaikan bahwa ini perlu ditindaklanjuti dengan dengar keterangan Novel Baswedan secara langsung. Pro justicia. Kami sudah siapkan tim untuk berangkat ke Singapura," ujar Tito dalam jumpa pers di kantor Presiden, Senin (31/7/2017).

Selain itu, lanjut Tito, dirinya juga meminta agar ada pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi selama proses diminta keterangannya oleh penyidik.

 

"Bapak Agus Rahardjo, beliau berkenan untuk mendampingi, atau salah satu komisioner untuk mendampingi tim Polri sehingga informasinya objektif," ujar Tito.

(Baca: Ini Sketsa Wajah dan Ciri Penyiram Air Keras ke Novel Baswedan)

Namun, sampai hari ini, Tito mengaku belum mendapat informasi lagi dari KPK soal keberangkatan ke Singapura itu. Dalam waktu dekat, dia harapkan KPK bisa memberi kepastian sehingga proses pemberian keterangan Novel bisa segera dilakukan.

Tepat hari ini, sudah 111 hari pasca penyerangan terhadap Novel Baswedan. Penyerangan dengan menggunakan air keras itu telah membuat kedua mata Novel rusak.

Saat ini, kondisi mata kanan Novel semakin membaik. Sementara mata kirinya masih belum bisa melihat.

Novel sebelumnya menduga ada campur tangan jenderal polisi dalam serangan terhadapnya. Hal inilah yang kemudian membuat polisi cukup lama mengungkap kasus tersebut.

Kompas TV KPK Gelar Doa Bersama Untuk Novel Baswedan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com