Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanafi Rais Persilakan Jokowi jika Ingin Evaluasi PAN

Kompas.com - 24/07/2017, 12:26 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo soal posisi kadernya yang menjabat menteri di Kabinet Kerja.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais.

Ia mengatakan, sejak awal bergabung dengan pemerintah, tujuan utama PAN adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Selain itu, kata Hanafi, PAN bergabung dalam gerbong koalisi pendukung pemerintah karena ajakan Presiden Jokowi.

"Waktu itu yang mengajak adalah Presiden. Jadi saya pikir kembali pada Presiden mau seperti apa tentang PAN di kabinet ini," ujar Hanafi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Baca: 
Amien Rais Minta Menteri PAN Keluar dari Kabinet Jokowi

Hanafi mempersilakan jika Presiden Jokowi ingin mengevaluasi keberadaan PAN.

Ia menekankan, prinsip awal bergabungnya PAN dengan pemerintah adalah mendukung kerja-kerja politik untuk kepentingan rakyat.

"Jadi walaupun koalisi pemerintah, tapi kan esensinya adalah kebaikan untuk rakyat. Kalau kemudian ada hal-hal yang harus dikoreksi, ya tentu koalisi rakyat itu yang harus diutamakan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Sebelumnya, PAN dianggap kerap menyatakan sikap yang berseberangan dengan koalisi.

Baca: 
Beda Sikap dengan Pemerintah, PAN Klaim Direstui Jokowi

Salah satunya terkait Undang-Undang Pemilu. PAN bersama tiga partai non-pemerintah justru walkout di partai paripurna pengesahan UU Pemilu.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menegaskan, partainya tetap mendukung pemerintah meski tak sepaham soal RUU Pemilu.

Yandri menyebut ihwal pemilu bukan berarti PAN harus satu suara dengan pemerintah dan partai pendukungnya.

"PAN mendukung pemerintah tapi bukan berarti dibarter dengan UU Pemilu," ujar Yandri ditemui di Karawaci, Tangerang, Sabtu (22/7/2017).

Sementara itu, dikutip dari berita Kompas TV, Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais justru menyarankan agar PAN menarik menterinya, Asman Abnur dari kabinet.

"Saya usul supaya Asman Abnur keluar dari kabinet. Titik," kata Amien.

Kompas TV Sikap PAN yang berbeda dengan anggota koalisi partai pendukung pemerintah terkait undang-undang penyelenggaraan pemilu terus mendapat sorotan.

Amien Rais Minta Menteri PAN Keluar dari Kabinet Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com