Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Polling Center: Masyarakat Pesimistis Tren Korupsi Menurun di 2017

Kompas.com - 20/07/2017, 13:25 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat menilai tingkat korupsi pada 2017 tidak mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan tahun 2016. 

Hal itu tercermin dari hasil survei Polling Center bersama Indonesia Corruption Watch (ICW).

Peneliti dari Polling Center Henny Susilowati mengatakan, masyarakat cenderung pesimistis tingkat korupsi pada tahun 2017 akan menurun.

"Warga pesimistis terhadap tren korupsi akan menurun pada tahun ini," ujar Henny, dalam konferensi pers di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).

Menurut survei, sebanyak 55 persen responden menilai, korupsi meningkat dari tahun sebelumnya.

Sementara, 32 persen responden menganggap, tingkat korupsi tidak mengalami perubahan, dan 13 persen responden menyatakan menurun.

Hasil ini tidak jauh berbeda dengan persepsi tingkat korupsi masyarakat tahun 2016.

Survei tahun lalu menunjukkan, 70 persen responden menyatakan korupsi meningkat, 18 persen tidak mengalami perubahan, 11 persen menurun, dan 1 persen tidak tahu.

Berdasarkan survei ini, dalam persepsi masyarakat, kepolisian dan pendaftaran CPNS dianggap menjadi sektor terkorup.

"Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat memandang tingkat korupsi Indonesia dalam satu tahun terakhir tidak mengalami perubahan signifikan," kata Henny.

Meski pesimistis terhadap tingkat korupsi, masyarakat memberi apresiasi terhadap keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi.

KPK dan Presiden, lanjut Henny, merupakan lembaga paling dipercaya masyarakat dalam memberantas korupsi.

Sebanyak 86 persen responden menyatakan percaya pada KPK dan Presiden.

Survei anti-korupsi dilaksanakan medio April dan Mei 2017 di 34 provinsi, 177 kabupaten/kota, dan 212 desa/kelurahan.

Total responden berjumlah 2.235 orang.

Survei tersebut menggunakan teknik sampling multistage random sampling dengan probability proportional to size, di mana jumlah sample tiap provinsi disesuaikan secara proporsional dengan jumlah penduduknya.

Dengan jumlah sampel sebesar ini dan tingkat kepercayaan 95 persen maka diprediksi margin of error sekitar 2,1 persen.

Kompas TV Bagaimana sebenarnya aturan tentang tebang pilih dan bagaimana pengawasan terhadap KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com