PKS Nilai Tak Ada Kegentingan dalam Penerbitan Perppu Ormas - Kompas.com

PKS Nilai Tak Ada Kegentingan dalam Penerbitan Perppu Ormas

Nabilla Tashandra
Kompas.com - 13/07/2017, 05:15 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (19/4/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (19/4/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) memberi sejumlah catatan terhadap dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, Perppu dikeluarkan ketika dinilai ada kegentingan yang memaksa.

Namun, menurut dia, belum ada unsur tersebut di balik terbitnya Perppu Ormas.

"Kami tidak melihat bahwa hari ini ada kegentingan yang memaksa. Kalau tidak ada kegentingan yang memaksa, solusinya bukan Perppu tapi mengamandemen UU Ormas yang ada," ujar Sohibul, seusai menghadiri acara Halalbihalal di Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017) malam.

Dengan terbitnya Perppu Ormas maka pembubaran ormas tak perlu melalui proses di pengadilan.

Baca: Wiranto Tegaskan Perppu 2/2017 Tak Hambat Bentuk Ormas Baru

Sohibul menilai, hal itu berbahaya karena pembubaran akan didasari oleh interpretasi yang ditentukan penguasa.

Sebuah ormas dapat didirikan berdasarkan izin secara legal dari Kementerian Hukum dan HAM.

Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa pembubaran ormas juga harus melalui proses legal yaitu hukum.

"Kalau pembubaran hanya ditentukan eksekutif tentu ini berbahaya," kata Sohibul.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto sebelumnya menyampaikan tiga pertimbangan Pemerintah dalam menerbitkan Perppu Ormas.

Baca: Sesuai Perppu, Mendagri dan Menkumham Berhak Cabut Izin Ormas

Pertama, tindakan pemerintah sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Kedua, terkait aturan hukum yang belum memadai. Menurut Wiranto, perppu bisa diterbitkan untuk memberikan solusi agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Ketiga, perppu bisa diterbitkan jika kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang baru.

Kompas TV Desakan Pembubaran Ormas Radikal Anti Pancasila

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisNabilla Tashandra
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Terkini Lainnya

Hadir Saat Pendaftaran Pilkada Jateng, Istri Ganjar Pranowo Dipanggil Bawaslu

Hadir Saat Pendaftaran Pilkada Jateng, Istri Ganjar Pranowo Dipanggil Bawaslu

Regional
Cegah Pelecehan Seksual, Polisi Bolehkan Wanita Gunakan Pepper Spray

Cegah Pelecehan Seksual, Polisi Bolehkan Wanita Gunakan Pepper Spray

Megapolitan
Anggota DPD Minta Kepala Daerah Tolak Beras Impor

Anggota DPD Minta Kepala Daerah Tolak Beras Impor

Nasional
Pernyataan Putusan MK soal Verifikasi Dilakukan Usai Pemilu 2019 Dinilai Salah Kaprah

Pernyataan Putusan MK soal Verifikasi Dilakukan Usai Pemilu 2019 Dinilai Salah Kaprah

Nasional
Tanggapi Tudingan La Nyalla, Kalla Sebut Prabowo Tak Pernah Minta Mahar Politik

Tanggapi Tudingan La Nyalla, Kalla Sebut Prabowo Tak Pernah Minta Mahar Politik

Nasional
Stok Beras Jatim Aman, Warga Diminta Tidak 'Panic Buying'

Stok Beras Jatim Aman, Warga Diminta Tidak "Panic Buying"

Regional
Anies Akan Buat Pergub untuk Atur Becak Beroperasi di Kampung-kampung

Anies Akan Buat Pergub untuk Atur Becak Beroperasi di Kampung-kampung

Megapolitan
KPU Tak Perlu Tunggu Perppu untuk Eksekusi Putusan MK

KPU Tak Perlu Tunggu Perppu untuk Eksekusi Putusan MK

Nasional
Bunuh Satu Keluarga dengan Balok dan Pisau, Ridwan Terancam Hukuman Mati

Bunuh Satu Keluarga dengan Balok dan Pisau, Ridwan Terancam Hukuman Mati

Regional
Ketua DPRD DKI Tak Diajak Bicara soal Pencabutan HGB Pulau Reklamasi

Ketua DPRD DKI Tak Diajak Bicara soal Pencabutan HGB Pulau Reklamasi

Megapolitan
Bupati Kukar Rita Widyasari Belanja 40 Tas Mewah untuk Samarkan Gratifikasi Rp 436 Miliar

Bupati Kukar Rita Widyasari Belanja 40 Tas Mewah untuk Samarkan Gratifikasi Rp 436 Miliar

Nasional
Bakal Cagub Papua JWW-HMS Merasa Dipopulerkan Lewat Isu Ijazah Palsu

Bakal Cagub Papua JWW-HMS Merasa Dipopulerkan Lewat Isu Ijazah Palsu

Regional
Politisi Serbia-Kosovo Tewas Ditembak di Depan Kantornya

Politisi Serbia-Kosovo Tewas Ditembak di Depan Kantornya

Internasional
Anies: Jangan Berimajinasi Becak Akan Ada di Jalan-jalan Utama Jakarta

Anies: Jangan Berimajinasi Becak Akan Ada di Jalan-jalan Utama Jakarta

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Seksual di Depok Minta Maaf kepada Korbannya

Pelaku Pelecehan Seksual di Depok Minta Maaf kepada Korbannya

Megapolitan

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM