Ditjen Imigrasi: 83 WNI Masuk DPO ISIS, 18 Orang Lainnya DPO Terorisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyatakan, puluhan orang warga negara Indonesia masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buronan terkait kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).

Selain itu, belasan orang WNI masuk dalam DPO atas dugaan terkait dengan kegiatan terorisme di luar kelompok ISIS.

Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengatakan, total sebanyak 234 orang DPO dari Polri yang datanya dimasukkan ke Ditjen Imigrasi.

Dari jumlah itu, 91 orang DPO terkait ISIS, dan 143 DPO terkait terorisme.

Khusus 91 DPO terkait dengan ISIS, 8 orang di antaranya merupakan warga negara asing yang terdiri dari 1 warga negara Algeria, 2 WN Kuwait, 2 WN Saudi Arabia, 1 WN Suriah, dan 2 WN Turki.

"Yang dari Indonesia DPO yang terkait ISIS sebanyak 83 orang," kata Ronny, dalam jumpa pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Sementara itu, lanjut Ronny, untuk 143 DPO terkait terorisme di luar ISIS, dengan lima negara terbesar, posisi pertama ditempati Algeria (Aljazair) 19 orang DPO, Indonesia 18 orang, Mesir 10 orang, Pakistan 10 orang, dan Irak 6 orang, sisanya dari negara lainnya.

Ditjen Imigrasi juga melakukan tindakan penangkalan terhadap 301 warga negara asing untuk dicegah masuk ke Indonesia.

Jumlah terbanyak merupakan warga negara Afganistan dengan 127 orang, Filipina 40 orang, Malaysia 8 orang, Irak 4 orang, dan Saudi Arabia 3 orang, sisanya dari negara lain.

Dalam hal mencegah warga Indonesia bepergian, misalnya ke Suriah atau ke negara yang sedang dilanda konflik untuk menjadi Foreign Terrorist Fighter (FTF), Ditjen Imigrasi melakukan sejumlah upaya.

Upaya itu di antaranya melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap WNI pada saat menerbitkan paspor dan berlintas di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), bekerja sama dengan Polri atau Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

Upaya lainnya, melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepada WNI pada saat mengajukan permohonan visa di perwakilan RI di luar negeri saat berlintas di tempat pemeriksaan imigrasi.

"Imigrasi melakukan integrasi database interpol di TPI dan melakukan pertukaran data dan informasi terkait WNI yang terlibat tindakan terorisme dengan instansi terkait, seperti Polri, BIN, dan BNPT," ujar Ronny.

Selain itu, mengoptimalkan peran sekretariat tim pengawasan orang asing (PORA) serta kerja sama regional maupun bilateral antar negara.