Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Tjahjo, Pembahasan RUU Pemilu Tak Perlu Libatkan Presiden Secara Langsung

Kompas.com - 03/07/2017, 17:50 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana menemui Presiden Joko Widodo (Joowi) untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang hingga saat ini belum selesai.

Pembahasan sejumlah isu krusial berlangsung alot.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, pembicaraan terkait RUU Pemilu tidak perlu melibatkan presiden secara langsung karena sudah cukup melalui para menterinya.

"Saya kira tidak harus ada Presiden, cukup komunikasi kami serahkan dengan teman-teman fraksi," kata Tjahjo, di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).

Tjahjo mengatakan, para menteri terkait sebagai perwakilan pemerintah juga sudah menjalin komunikasi dengan para pimpinan partai politik.

Baca: RUU Pemilu "Deadlock", DPR Akan Ajak Presiden Rapat Konsultasi

"Saya dengan Menko Polhukam dengan Mensesneg juga sudah ketemu sekjen dengan ketua-ketua fraksi, baik informal maupun tidak. Kami tidak lihat (sebagai) partai pemerintah atau tidak, ini masalah bersama," kata Tjahjo.

Melalui musyawarah, Tjahjo optimisitis akan ada titik temu dan kesepakatan antara para pihak.

Meski demikian, lanjut Tjahjo, sikap pemerintah terkait presidential threshold dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu tetap pada 20-25 persen.

"Masalah 20-25 persen, dengan segala maaf, (angka tersebut bagi) pemerintah prinsip. Kalau tidak bisa musyawarah ya voting," kata Politisi PDI-P tersebut.

Baca: Pembahasan RUU Pemilu dan Konflik Kepentingan Partai Politik

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan akan mengirimkan surat kepada Jokowi untuk membahas RUU Pemilu.

Salah satu fokusnya terkait poin ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold). Namun, Fadli belum dapat memastikan kapan rapat konsultasi tersebut akan digelar.

"Belum tahu (tanggalnya) nanti kami rapatkan. Tapi yang jelas harus segera kami surati agar persoalan-persoalannya bisa diselesaikan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senayan, Senin (3/7/2017).

Kompas TV Presiden Joko Widodo tetap pada sikapnya untuk ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com