Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Demokrat Usung AHY sebagai Capres Dinilai Terlalu Dipaksakan

Kompas.com - 27/06/2017, 13:09 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menyarankan agar Partai Demokrat tak memaksakan mengusung calon presiden yang belum memenuhi sejumlah kriteria penilaian.

Hal ini disampaikan Ray menanggapi kemungkinan Demokrat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pilpres 2019.

Sebaliknya, menurut Ray, Demokrat harusnya melakukan perhitungan kembali dengan memerhatikan segala aspek potensial diri yang dimiliki seorang calon presiden.

"Sebaiknya dipikirkan dengan matang, penuh perhitungan dan dengan target yang dapat dijelaskan. Sebab, dari aspek popularitas dan elektabilitas (AHY) masih jauh dari yang diharapkan," kata Ray, Selasa (27/6/2017).

(baca: Langkah Demokrat Siapkan Agus Yudhoyono sebagai Capres 2019)

Menurut Ray, saat ini ada dua nama yang mencuat dalam bursa capres 2019, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Jika ditinjau dari aspek popularitas, Jokowi dan Prabowo jauh lebih populer dari AHY.

 

(baca: Survei 'Kompas': Elektabilitas Jokowi 41,6 Persen, Prabowo 22,1 persen)

Oleh karena itu, menurut Ray, akan menjadi tantangan berat bagi Demokrat jika tetap memaksakan diri mengusung AHY di Pilpres 2019.

"Berkaca dari pengalaman Pilkada DKI bahkan capaian AHY tidak sesuai harapan. Dari fakta ini, berharap bahwa AHY akan dapat menjadi pesaing bagi calon-calon mapan lainnya, sepertinya adalah harapan yang terlalu dipaksakan," kata Ray.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Agus Hermanto menuturkan, Pencalonan AHY merupakan aspirasi masyarakat luas, khususnya kader Demokrat.

"Kader-kader di bawah di 2019 menginginkannya, Mas Agus (AHY) menjadi next di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini," kata Agus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Agus mengaku, partainya belum memastikan apakah AHY diproyeksikan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

(baca: AHY Jawab Wacana Dirinya Maju sebagai Capres 2019)

Namun, ia menegaskan, Rakernas Demokrat beberapa waktu lalu memutuskan bahwa Demokrat akan mengusung kadernya baik sebagai capres maupun cawapres.

"Apakah Demokrat mengusung presiden dan wakil presiden, apakah presiden saja harus berkoalisi, itu kita lihat dalam hasil penggodokan UU Pemilu," kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Demokrat tengah mendorong agar ambang batas pencalonan presiden dihapuskan atau nol persen. Dengan demikian, setiap parpol bisa mengusung pasangan capres-cawapres tanpa koalisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com