Pancasila Bukan Sekadar Simbol

BEBERAPA hari setelah Joko Widodo melantik Ketua dan Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (7/6/2017), saya langsung tergugah untuk memikirkan bagaimana Pancasila dapat diterima oleh seluruh aliansi kebangsaan.

Mungkin bagi kaum muda menengah lainnya, ini adalah pekerjaan yang sia-sia mengingat saya hanyalah staf analis kompetensi di sebuah Kementerian yang berkantor di Lapangan Banteng.

Pikiran dan renungan mengenai Pancasila akhirnya dapat terangkum dengan beberapa hal pendapat yang kurang lebih hanya menyentuh epistemologi dan ontologi-nya saja.

Pancasila dalam pemaknaannya seharusnya naik ke-tingkat berikutnya yang lebih tinggi, yaitu pemaknaan Pancasila dalam konteks emansipatoris dan hegemonik.

Saya meyakini bahwa Pancasila lahir tidak hanya berasal dari pemaknaan analisis literatur semata yang kemudian disematkan hanya untuk menjadi simbol-simbol kewarganageraan saja.

Pancasila harus lebih dari itu. Pancasila harus meresap masuk dalam sanubari seseorang dari tuntasnya epistemologis, ontologis, hingga aksiologisnya.

Warga negara Indonesia sedang dihadapkan pada perdebatan yang tidak substansial dari sebuah Pancasila itu sendiri. Perdebatan ini diakibatkan oleh kebingungan-kebingungan yang absurd hingga menimbulkan spekulasi-spekulasi non-intelektuil dari pemaknaan Pancasila.

Ini dibuktikan dengan perdebatan kontra-produktif mengenai tanggal dan bulan yang di mana Pancasila dilihat hanya dari sisi kulit, tidak pada isinya. Ini berarti bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia hanya melihat Pancasila sebagai alat simbol negara semata, bukan sampai pada indoktrinasi terhadap Pancasila itu sendiri .

Walaupun belum ada penelitian secara khusus tentang ini, sangat terasa bahwa Pancasila hanya disandarkan output-nya pada simbolis-dogmatik saja.

Ini sangat rentan, karena Pancasila bisa saja menjadi alat kepentingan politik golongan tertentu seperti yang dilakukan di masa orde baru, di mana Pancasila menjadi instrumen otoriter untuk memukul sendi-sendi kehidupan berserikat dan berpendapat.

Hal yang lebih menakutkan lagi, Pancasila bisa saja menjadi alat untuk memukul habis perkembangan pemikiran progresif warga negaranya akibat ketidaktahuan sejarah dan filosofisnya.

Ketuhanan dan nurani kemanusiaan

Nilai emansipatorik sangat erat kaitannya dengan tujuan pembebasan dari segala bentuk despotisme. Pancasila bukanlah hanya merupakan sakralisasi teks, di mana persoalan ke-ilahian dalam segi wahyu dan kemanusiaan dalam Pancasila menjadi terpisah.

Dinamika wahyu ke-ilahian dan kemanusiaan dalam Pancasila sejatinya harus bergeser menjadi sakralisasi substantif di mana kepercayaan serta keimanan yang berbeda-beda mampu menjadi semangat ke-ilahian yang membebaskan.

Ini menjelaskan bahwa despotisme tidak seharusnya mendapat tempat dalam pergaulan berbangsa dan bernegara walau berbeda keimanan.

George Meredith mengatakan bahwa dalam tragedi kehidupan manusia, tidak dibutuhkan seorang penjahat, tetapi hawa nafsu manusia sendiri sudah menjadi jebakan baginya, dan manusia dikhianati oleh apa yang palsu di dalam dirinya.

Hal ini tampaknya terartikulasikan dalam krisis yang tengah melanda dunia, termasuk bangsa Indonesia. Dan krisis itu adalah krisis yang sangat fundamental yang dampaknya akan dapat sangat dahsyat pula, dan berbahaya (Kartohadiprodjo, 2010, hal. 30).

Apa yang dikatakan oleh George Meredith dalam Kartohidaprojo sejatinya merupakan akibat dari marginalisasi nilai-nilai keilahian dari persoalan pembelaan terhadap kemanusiaan itu sendiri.

Ketika manusia sibuk dengan unsur jasadiyahnya mempertentangkan perbedaan dogmatik-ritual, maka saat yang bersamaan pula manusia tanpa sengaja memisahkan dinamika keilahian dalam persoalan-persoalan pencemaran lingkungan, persekusi terhadap sesama warga negara, dan eksploitasi dalam industrialisasi itu sendiri.

Inilah mengapa saya sangat meyakini bahwa dalam Pancasila sesungguhnya “Ketuhanan yang Maha Esa” punya kaitan yang sangat linier dengan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Inilah juga mengapa saya meyakini bahwa Pancasila bukanlah dasar negara yang sekuleristik.

Karena menjauhkan persoalan kemanusiaan dalam unsur keilahian juga merupakan sekulerisme dalam kehidupan beragama.