Polri: Tidak Mungkin Ada Kriminalisasi Ulama

JAKARTA, KOMPAS.com- Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto memastikan tidak ada upaya kriminalisasi ulama yang dilakukan Polri. Rikwanto memastikan segala proses dalam penanganan perkara telah sesuai dengan aturan hukum.

Salah satunya, proses hukum yang dilakukan terhadap pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Sihab.

"Saudara HR sudah ada 50 saksi dan 24 lebih saksi ahli. Mereka memberikan keterangan apa adanya sesuai dengan keahliannya. Tidak mungkin ada kriminalisasi di sana," ujar Rikwanto saat ditemui di Djakarta Theater, Sabtu (10/6/2017).

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mendapatkan laporan dari Tim Pengacara Muslim (TPM) dan Tim Advokasi Presidium Alumni 212, tentang adanya dugaan kriminalisasi terhadap ulama.

Baca: Temui Wiranto, Komnas HAM Bahas Dugaan Kriminalisasi Ulama dan HTI

Laporan dari TPM secara khusus bertindak untuk dan atas nama Muhammad Gatot Saptono alias Al Khaththath, yang ditahan karena diduga melakukan makar terkait unjuk rasa pada 31 Maret 2017.

Ada pula laporan dari Tim Advokasi Presidium Alumni 212, yaitu dugaan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis, ulama GNPF-MUI (Rizieq Shihab, Bachtiar Nasir, dan Munarman) karena melakukan unjuk rasa pada 4 November dan 2 Desember 2016.

Saat disinggung mengenai hal itu, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin mengatakan, Kepolisian akan tetap melakukan proses hukum terhadap beberapa ulama dan tokoh ormas yang tergabung dalam Presidum Alumni 212.

Proses hukum tetap dilakukan meski ada pihak lain yang menginginkan kasus tersebut dihentikan.

"Kita ikuti saja mekanisme hukum jangan mekanisme yang lain. Mekanisme hukum kan sudah ada," ujar Syafruddin saat ditemui di Djakarta Theater, Sabtu.

Baca: Kapolda: Apakah Oknum Ulama kalau Bersalah Tak Boleh Dihukum?

Lebih lanjut, secara spesifik Rikwanto meminta agar Rizieq Shihab, yang namanya juga diadukan karena diduga mengalami kriminalisasi, agar segera pulang ke Indonesia dan menjalani proses hukum.

Dengan bersedia menjalani pemeriksaan, maka Rizieq memiliki kesempatan untuk menjelaskan apa yang ia ketahui tentang perkara yang melibatkannya.

"Yang bersangkutan silakan saja diperiksa untuk memberikan keterangan, untuk sampaikan apa yang dialami. Ini yang kami harapkan segera mungkin," kata Rikwanto.