Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik Fitnah Dinilai Tak Efektif Turunkan Elektabilitas Jokowi

Kompas.com - 09/06/2017, 21:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai politik fitnah yang selama ini menyerang Presiden Joko Widodo dinilai tidak efektif untuk menurunkan elektabilitas orang nomor satu di Indonesia itu.

Hasil survei terakhir Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan Jokowi masih menjadi tokoh paling populer untuk menjadi Presiden dengan 53,7 persen. Saingan terberat Jokowi, Prabowo, hanya mendapat suara 37,2 persen.

Responden yang mengaku puas dengan kinerja Jokowi mencapai 67 persen.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menilai, temuan survei SMRC ini menunjukkan politik kerja yang dilakukan oleh Jokowi lebih diapresiasi oleh rakyat Indonesia, daripada serbuan fitnah-fitnah yang dilancarkan kepadanya.

"Temuan survei SMRC menggembirakan, tidak hanya karena Jokowi yang akan PSI dukung kembali jadi presiden tahun 2019 mendapatkan hasil positif, tapi ini juga bukti demokrasi dan politik akal sehat makin baik di negeri ini," kata Grace Natalie dalam keterangan tertulis, Jumat (9/6/2017).

"Jokowi dikenal dengan politik kerjanya, meskipun dia diserang dengan fitnah-fitnah, seperti anak PKI, komunis, antek China dan lain-lainnya. Tetapi publik lebih melihat pada hasil kerja Jokowi," ujar dia.

(Baca juga: Usai Pilkada DKI, Survei SMRC Sebut Jokowi Masih Unggul dari Prabowo)

Menurut Grace, kepuasan publik Indonesia terhadap kepemimpinan Jokowi disebabkan beberapa faktor.

Misalnya, faktor pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur yang tampak nyata dan dinikmati langsung oleh masyarakat.

"Seperti distribusi Kartu Jakarta Pintar (KIP) dan layanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur benar-benar dirasakan masyarakat, ini faktor utama kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi," ucap mantan presenter televisi ini.

Menurut Grace, dampak kinerja Jokowi kepada masyarakat juga tergambar di hasil survei. Soal kesejahteraan sebanyak 44,4 persen responden merasa ekonomi rumah tangganya lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Adapun sebanyak 62,3 persen optimistis keadaan ekonomi keluarga akan lebih baik di tahun depan.

"Keluarga sebagai basis utama negara menjadi fondasi yang semakin kokoh di era Jokowi," ucap Grace.

Kompas TV Dalam videonya, Presiden mengklaim sudah membangun 1.900 kilometer jalan di Kalimantan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com