Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencopotan Kapolres Solok Harus Jadi Preseden agar Aparat Tegas Tindak Persekusi

Kompas.com - 07/06/2017, 19:30 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Muhammad Hafiz menilai, pencopotan AKBP Susmelawati Rosya sebagai Kepala Polres Solok Kota merupakan tindakan yang tepat.

AKBP Susmelawati Rosya dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak mampu menuntaskan kasus persekusi dengan korban dokter Fiera Lovita.

Hafiz berpendapat, preseden tersebut merupakan justifikasi bagi aparat kepolisian di daerah lain agar bertindak tegas terhadap pelaku persekusi.

"Itu tindakan tepat. Sebagai terapi kejut bagi aparat kepolisian. Aparat di level daerah jadi punya justifikasi formal untuk menindak pelaku persekusi," ujar Hafiz saat menggelar konferensi pers terkait persekusi, di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2017).

Menurut Hafiz, selama ini aparat kepolisian, khususnya di daerah, bersikap gamang saat menghadapi beberapa kasus persekusi.

Baca: Kapolres Solok Kota Dicopot dari Jabatannya

Dia mencontohkan, ketidaktegasan aparat saat menangani kasus persekusi yang dialami oleh warga Ahmadiyah dan Syiah.

"Dalam hal ini Kapolri harus memberikan pemahaman kenapa polisi harus bertindak," kata Hafiz.

Hal senada juga diungkapkan oleh Koordinator Regional Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto.

Dia berharap, pencopotan AKBP Susmelawati Rosya menberikan efek deterrent agar aparat penegak hukum tidak segan menindak kelompok-kelompok yang melakukan persekusi.

"Saya berharap peristiwa itu memberikan efek deterrent agar aparat tegas kepada pelaku persekusi," kata dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan dirinya tak segan mengganti bawahannya yang tidak tegas dalam menindak para pelaku persekusi.

"Sudah saya sampaikan, kalau saya anggap nanti menurut penilaian saya, Kapolres di Solok saya anggap lemah, takut, ya saya ganti. Ganti dengan yang berani dan tegas," ujar Tito.

Baca: Pencopotan Kapolres Solok Dianggap Tepat karena Tak Patuhi Perintah Kapolri

Dalam telegram rahasia yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polri Irjen (Pol) Arief Sulistiyanto, Jumat (2/6/2017), Rosya pun dicopot dan dimutasi menjadi Kepala Bagian Perawatan Personel Biro SDM (Kabagwatpers ROSDM) Polda Sumatera Barat.

Jabatan sebagai Kapolres Solok Kota yang baru diberikan kepada Kepala Unit II Subdirektorat IV Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri AKBP Dony Setiawan.

Dony dikenal sebagai Ketua Tim Narcotics Investigation Center (NIC), sebuah tim pemukul bandar narkotika di Bareskrim Polri.

Kompas TV Tak Tegas Tangani Persekusi, Kapolres Ini Dicopot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com