Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencopotan Kapolres Solok Dianggap Tepat karena Tak Patuhi Perintah Kapolri

Kompas.com - 04/06/2017, 14:03 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

Kompas TV Tak Tegas Tangani Persekusi, Kapolres Ini Dicopot

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memerintahkan seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas pelaku persekusi secara pidana. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menilai, seluruh bawahan Tito harus menaati perintah tersebut.

Jika tidak, maka yang terjadi adalah sanksi pada kepolisian yang menangani, sebagaimana terjadi pada Kapolres Solok AKBP Susmelawati Rosya. Ia dimutasi karena dianggap tidak tuntas menyelesaikan kasus persekusi yang menimpa dokter Fiera Lovita.

"Kapolri Jenderal Tito tegas, orang yang lakukan persekusi harus ditangkap dan harus dipatuhi bawahannya," ujar Poengky kepada Kompas.com, Minggu (4/5/2017).

Dalam menangani kasus persekusi Fiera, Rosya dinilai hanya melakukan fungsi pembinaan Polri yakni memediasi permintaan maaf Fiera terhadap organisasi masyarakat yang mengintimidasinya.

(Baca: Kapolres Solok Kota Dicopot Gara-gara Kasus Persekusi)

Poengky menganggap, ada bentuk pembiaran Kapolres Solok terhadap aksi persekusi tersebut dan memaksa korban menerima apa yang dikehendaki.

"Itu sama dengan memfasilitasi hukum rimba, yang kuat mengalahkan yang lemah," kata Poengky.

Poengky mengatakan, jika ada pihak-pihak yang menganggap seseorang melakukan perbuatan tidak menyenangkan, maka langkah terbaiknya yakni melapor ke polisi. Tidak dengan main hakim sendiri. Siapapun, kata Poengky, harus mengakui hak setiap orang untuk berpendapat. Jika ada yang kebablasan, maka wewenang polisi untuk menindak.

"Jika terkait dengan kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pemikiran, seyogyanya juga diladeni dengan hal yang sama. Jangan pemikiran dilawan dengan otot, tidak nyambung," kata Poengky.

(Baca: Kisah Fiera Lovita, Korban Persekusi yang Dituduh Menghina Tokoh Ormas)

Fiera diintimidasi dan diancam oleh ormas tertentu karena status di salah satu media sosial. Menurut ormas itu, Fiera dianggap melecehkan tokoh ormas itu. Kapolres Solok dinilai tidak melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana di dalam perkara itu. Padahal, aksi intimidasi dan pengancaman kekerasan itu nyata.

"Karena dianggapnya (AKBP Rosya), setelah (kedua belah pihak) bikin pernyataan, dianggap selesai. Itu yang Bapak Kapolri nilai sebagai sebuah kesalahan," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto.

"Padahal persekusi ini sudah menimbulkan ketakutan dan dampak yang luar biasa di berbagai daerah," lanjut dia.

Meski Fiera sudah meminta maaf, teror, ancaman sekaligus intimidasi masih diterima Fiera hingga saat ini. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan, dirinya tak segan mengganti bawahannya yang tidak tegas dalam menindak para pelaku persekusi.

(Baca: Persekusi Fiera Lovita: Diburu, Diteror, dan Diintimidasi... )

"Sudah saya sampaikan, kalau saya anggap nanti menurut penilaian saya, Kapolres di Solok saya anggap lemah, takut, ya saya ganti. Ganti dengan yang berani dan tegas," ujar Tito.

Dalam telegram rahasia yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polri Irjen (Pol) Arief Sulistiyanto, Jumat (2/6/2017), Rosya pun dicopot dan dimutasi menjadi Kepala Bagian Perawatan Personel Biro SDM (Kabagwatpers ROSDM) Polda Sumatera Barat.

Jabatan sebagai Kapolres Solok Kota yang baru diberikan kepada Kepala Unit II Subdirektorat IV Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri AKBP Dony Setiawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com