Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Apresiasi Laporan TPM dan Tim Advokasi Alumni 212

Kompas.com - 06/06/2017, 02:45 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Siane Indriani mengapresiasi langkah Tim Pengacara Muslim (TPM) dan Tim Advokasi Presidium Alumni 212 yang mengadu ke Komnas HAM atas berbagai persoalan, di antaranya dugaan kriminalisasi ulama.

"Mereka datang ke Komnas HAM sebagai pilihan terakhir, setelah ke mana-mana tidak diterima, tidak dianggap," kata Siane di Jakarta, Senin (5/6/2017).

Siane mengatakan, adanya laporan ke Komnas HAM merupakan langkah positif. Sebab, ini menunjukkan bahwa para pelapor dalam hal ini TPM dan Tim Advokasi Presidium Alumni 212 masih percaya pada jalan-jalan konstitusional.

"Justru inilah yang kami anggap sangat penting. Mereka menyalurkan sesuai saluran yang ada. Komnas HAM menyerap kegelisahan mereka," ucap Siane.

"Dengan berbagai macam kemarahan, mereka mau datang ke Komnas HAM, yang menurut mereka, mereka sudah pesimistis. Kami tahu mereka pesimistis," kata dia.

Jika ada yang bertanya mengapa Komnas HAM mengakomodasi mereka, Siane dengan mudah menjawab bahwa Komnas HAM tidak memilih-milih laporan. Tidak juga membeda-bedakan golongan pelapor.

"Tidak satu pun pengaduan kami tolak," ujarnya.

(Baca juga: Laporan Kriminalisasi Ulama, Komnas HAM Akan Minta Keterangan Polisi hingga Presiden)

Kendati begitu, Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menegaskan, pihaknya bekerja secara profesional dengan mengedepankan asas imparsialitas. Asas ini penting bagi integritas lembaga Komnas HAM.

Natalius Pigai mengatakan, kalaupun setiap Jumat pelapor dalam hal ini Presidium Alumni 212 selalu datang ke kantor Komnas HAM, maka pihaknya juga tidak bisa menolak ataupun mencegah.

"Namanya juga mencari keadilan. Masa mencari keadilan kami tolak? Tetapi, Komnas HAM tidak akan pernah tertekan. Kami profesional, tidak menjadi bagian dari Presidium 212," kata Natalius Pigai.

Kompas TV Komnas HAM terus agendakan pertemuan dengan pihak kepolisian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com