Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pantau Perkembangan, PKB Belum Pastikan Kirim Kader ke Pansus KPK

Kompas.com - 31/05/2017, 17:53 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum memastikan bakal mengirim kader ke panitia khusus (pansus) angket Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan, pihaknya masih memantau dinamika dan isu utama yang berkembang di pansus.

"Sampai sekarang belum (memutuskan). Kami lihat dulu perkembangannya," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu di Graha Gus Dur kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2017).

Menurut Cak imin, PKB mempertimbangkan banyak hal untuk membuat keputusan.

(Baca: PAN Masih Pertimbangkan Kirim Anggota ke Pansus Angket KPK)

 

Namun jika pun nantinya mengirimkan kader ke Pansus, hal itu untuk memperkuat dan menjaga KPK dari upaya pelemahan.

"Kami berjuang di dalam juga bisa jadi salah satu alaternatif," kata dia.

Namun demikian, Cak Imin menilai, dikirimkan atau tidaknya kader PKB, Pansus Angket KPK akan tetap berjalan.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ida Fauziah mengatakan, fraksinya tetap pada posisi menolak hak angket terhadap KPK.

(Baca: Babak Baru Hak Angket DPR terhadap KPK)

Sikap PKB akan ditentukan dalam rapat Badan Musyawarah.

Sementara itu, anggota-anggota fraksinya yang duduk di Badan Legislasi diminta untuk melakukan kajian, terutama soal tafsir dari ketentuan hak angket dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Kompas TV Hak angket DPR terhadap KPK kini memasuki babak baru.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com