Diduga Terlibat Serangan di Marawi, Tujuh WNI Masuk DPO di Filipina

JAKARTA, KOMPAS.com - Philippine National Police (PNP) merilis nama puluhan orang anggota kelompok militan Maute yang menyerbu Kota Marawi, Filipina Selatan.

Tujuh di antaranya merupakan warga negara Indonesia.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul membenarkan bahwa tujuh WNI masuk daftar pencarian orang di Filipina.

"Kepolisian Filipina merilis tujuh WNI yang patut diduga terlibat dalam penyerangan Marawi," ujar Martinus di kompleks Mabes Polri, Rabu (31/5/2017).

(baca: Militer Ultimatum Militan Marawi Agar Menyerah atau Mati)

Keempat orang tersebut, yaitu Anggara Suprayogi (32) yang berdomisili di Cibodas, Tangerang.

Ia berangkat ke Filipina pada 15 April 2017 bersama DPO lainnya bernama Yayat Hidayat Tarli (31).

Selain itu, Al Ikhwan Yushel (25) yang berangkat ke Filipina pada 28 Maret 2017.

(baca: TNI AD Siap Antisipasi Dampak Serangan ISIS di Marawi)

Kemudian Yoki Pratama Windyarto (21) berangkat pada 4 Maret 2017, Muhammad Ilham Syahputra ke Filipina pada 29 November 2016, serta Mochammad Jaelani Firdaus dan Muhammad Gufron berangkat ke Filipina pada 7 Maret 2017.

"Muhammad Ilham Syahputra patut diduga meninggal dunia dalam pertempuran di Marawi," kata Martinus.

Martinus mengatakan, tujuh WNI itu masuk secara legal ke Filipina karena rekam perjalanan mereka tercatat.

Divisi Humas Polri juga mengunggah gambar wajah keempat WNI itu di berbagai media sosial.

Kepolisian Filipina mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan orang-orang tersebut untuk melaporkannya ke kantor polisi terdekat.

Belum diketahui apakah para buronan itu masih berada di Filipina atau sudah berpindah ke negara lain.

"Kita juga sebarkan informasi tujuh WNI itu ke seluruh jajaran Kepolsian daerah hingga Polsek di Indonesia," kata Martinus.

Ketujuh WNI yang masuk DPO berbeda dengan 11 WNI yang sebelumnya disebut-sebut berada di Kota Marawi saat serbuan kelompok milita Maute terjadi.

Sebanyak 11 WNI tersebut ke Filipina untuk kepentingan berdakwah. Pemerintah Indonesia sedang mengurus kepulangan mereka ke tanah air.