Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenag Raih WTP Setelah 12 Tahun, Ini Kata Menteri Lukman

Kompas.com - 29/05/2017, 13:12 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku bersyukur atas opini wajar tanpa pengecualian yang diraih Kementerian Agama untuk laporan keuangan tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Hal ini disampaikan Lukman usai menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kementerian (LHPK) ke BPK, di Jakarta, Senin (29/5/2017).

"Bagi Kemenag ini adalah sejarah untuk pertama kalinya, karena sejak 12 tahun kami berusaha keras untuk mendapatkan WTP. Dan tahun 2016 baru mendapatkan opini WTP itu," ujar Lukman.

 

Meskipun saat ini BPK tengah diterpa isu tak sedap terkait pemberian opini WTP, namun menurut Lukman, para auditor di lembaga tersebut telah bekerja profesional.

(Baca: Mendagri Bersyukur Tiga Tahun Berturut-turut Raih WTP dari BPK)

Di sisi lain, menurut Lukman, seluruh pegawai Kemenag baik ditingkat pusat maupun daerah juga sudah berusaha keras meraih opini WTP dari BPK.

"Pencapaian ini tidak semata kinerja, tapi juga atas kerja sama yang sangat baik jerih payah auditor di BPK yang kami menyaksikan langsung bekerja luar biasa, bekerja sampai tengah malam dan ini adalah hasil kemitraan yang sangat baik sehingga opini ini bisa kita capai," kata Lukman.

Lukman menuturkan, pada 2011 hingga 2014 Kemenag pernah mendapatkan opini WTP tetapi dengan paragraf pengecualian (DPP).

Kemudian pada 2015, Kemenag mengalami penurunan kinerja hingga akhirnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

 

Menurut Lukman, satuan kerja (satker) di Kemenag sangat banyak. Hal inilah yang menjadi alasan banyaknya waktu yang dibutuhkan bagi Kemenag untuk mendapatkan opini WTP.

"Untuk dipahami, Kemenag memiliki satuan kerja yang banyak dan tidak kurang dari 4.557 satker. jadi ini banyak sekali," kata Lukman.

(Baca: Ketua BPK: Tidak Bisa Digeneralisir Semua Opini Diperdagangkan)

Lukman mengatakan, agar mendapatkan opini WTP pihaknya menerapkan sistem akuntansi berbasis Akrual yang juga diterapkan oleh Pemerintah pusat.

Sistem ini membenahi sistem yang sebelumnya ada di Kemenag. Selain itu, pihaknya juga membentuk duta-duta Akrual yang disebar ke seluruh wilayah. Hal ini untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah.

"Alhamdulillah dengan nilai-nilai integritas, profesionalitas, tanggung jawab dan keteladanan, kami memetik buahnya dengan opini WTP di tahun 2016 ini," kata Lukman.

Kompas TV Selain WTP, Pemerintah Raih Predikat Layak Investasi

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com