Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: Kami Berharap Wapres Jaga Hubungan Baik dengan Presiden

Kompas.com - 26/05/2017, 17:21 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Johnny G Plate berharap perbedaan pandangan politik pada Pilkada DKI Jakarta tak memengaruhi hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menurut dia, hubungan yang baik antar-pimpinan lembaga sangat dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Presiden Jokowi dengan tegas memposisikan diri tidak memihak kepada pasangan calon manapun.

Sementara, JK memilih mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Kami berharap Wapres perlu menjaga hubungan dan relasi politik yang baik dengan Presiden sebagai kepala negara," kata Johnny, melalui pesan singkat, jumat (26/5/2017).

"Kami menyetujui dan mendukung posisi dan pandangan Presiden terkait Pilkada," lanjut dia.

Baca: Komentar PDI-P soal Perbedaan Pandangan Politik Jokowi-JK

Johnny menilai, sebagai paket pimpinan negara relasi keduanya harus terjaga dengan baik agar tak menjadi celah dimanfaatkan pihak-pihak tertentu dan berujung pada krisis politik.

"Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang mau memanfaatkan celah politik tersebut untuk kepentingannya masing-masing, baik dalam negeri apalagi kepentingan hegemoni antar-negara yang dikenal dengan perang proxy," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR RI itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal perbedaan pandangan politik antara dirinya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di dalam Pilkada DKI Jakarta.

Jokowi mengakui bahwa dirinya dan sang wakil berbeda pandangan politik dalam pesta demokrasi Ibu Kota tersebut.

Presiden Jokowi dengan tegas memosisikan diri tidak memihak ke pasangan calon manapun.

Sementara, JK memilih untuk mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Meski demikian, Jokowi menyadari banyak pihak yang tidak percaya bahwa dirinya netral dan berdiri di atas semua golongan di dalam Pilkada DKI Jakarta.

Baca: Kalla: Saya Tidak Tahu Pilihan Bapak Presiden

"Banyak orang yang enggak percaya. Bolak-balik saya sampaikan bahwa di wilayah praktis seperti pemilihan gubernur, pemilihan wali kota dan bupati, saya ingin betul-betul berada netral. Apalagi sampai intervensi-intervensi. Saya sampaikan tidak," ujar Jokowi dalam acara 'Jokowi di Rosi' di Kompas TV, Kamis (25/5/2017).

"Banyak yang tidak percaya. Banyak yang enggak percaya. Tetapi sekali lagi yang kita lihat sekarang ini ya seperti apa adanya. Tidak hanya di DKI, di daerah lain juga sama (Jokowi tidak intervensi)," lanjut dia.

Kompas TV Di sela-sela talkshow antara Presiden Joko Widodo dan Rosianna Silalahi, keduanya juga membuat vlog bersama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com