Semangat Kebangsaan, Langkah Nyata Pemerintah Amat Dinanti

JAKARTA, KOMPAS - Upaya nyata pemerintah kini amat dinantikan untuk menjaga semangat kebangsaan di tengah makin kuatnya tantangan menjaga kohesi sosial dan persatuan. Sejumlah gagasan yang pernah dilontarkan pemerintah kini dinanti realisasinya.

Akhir tahun lalu, pemerintah pernah menyampaikan akan membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan/Pemantapan Ideologi Pancasila. Tugas lembaga yang direncanakan beranggotakan orang-orang dari berbagai latar belakang itu untuk membumikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada masyarakat (Kompas, 20/12/2016).

Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Yudi Latif, yang menjadi anggota tim ahli pembentukan lembaga itu mengatakan, dirinya masih menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah. ”Yang pasti, lembaga itu sudah menjadi komitmen pemerintah,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (23/5).

Sementara Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pembentukan lembaga itu masih dalam proses.

Secara terpisah, Guru Besar Universitas Indonesia Hamdi Muluk menilai, keberadaan agensi kebangsaan seperti Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) pada masa Orde Baru kini kembali relevan. Namun, pembentukan kembali lembaga itu harus diikuti sejumlah catatan, antara lain metode penyebaran nilai-nilainya harus disesuaikan dengan konteks masa kini.

BP7 dibubarkan pada era reformasi karena saat Orde Baru lembaga itu cenderung dipakai untuk kepentingan politik penguasa. ”Kalau yang bermasalah (dulu) metode pengajaran, jangan lembaganya yang dibubarkan. Siapa yang bertanggung jawab kalau sudah begini keadaannya? Nilai kebangsaan tidak tersosialisasikan dengan baik,” kata Hamdi Muluk.

Terkait penanaman nilai kebangsaan, seni bisa menjadi pintu masuk yang efektif. ”Karya seni yang bagus seperti film dan novel bisa membuka masalah riil, menyentuh hati, hingga membuka kesadaran kita. Seni bisa memaksa kita merenungkan kembali kerumitan masyarakat,” kata Guru Besar Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan, Bandung, Bambang Sugiharto.

Pendekatan lewat seni dibutuhkan karena upaya membangun manusia Indonesia yang berkarakter dan berakhlak tidak cukup dengan menjalankan ajaran normatif serta budi pekerti.

Sementara itu, SD Islam Sains dan Teknologi (IST) Al-Albani di Kecamatan Matesih dan SMP Al-Irsyad di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, kini rutin melakukan upacara bendera setiap Senin. Kedua sekolah yang pernah diberitakan tidak melaksanakan upacara bendera dan menolak menghormati bendera Merah Putih itu menyatakan komitmen untuk menanamkan rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air kepada murid-muridnya.

”Kami melaksanakan sesuai perintah pemerintah,” ujar Kepala SD IST Al-Albani Agus Purwanto. Kepala SMP Al-Irsyad Tardi juga mengatakan, semua simbol negara dipakai di sekolahnya.

(Baca juga: Ujian Demokrasi dan Kebangsaan Kita)

Budaya politik

Terlepas dari institusi penanam nilai kebangsaan, J Kristiadi dari Centre for Strategic and International Studies menekankan pentingnya memperbaiki budaya politik di lembaga negara dan lembaga politik. Saat ini sejumlah lembaga negara belum menunjukkan sikap bineka tunggal ika dalam arti kesatuan hukum. Hal yang sangat berbahaya jika lembaga-lembaga yang diciptakan berdasarkan Pancasila ternyata korup, transaksional, dan sekadar mengejar kekuasaan.

”Jika lembaga-lembaga negara itu tidak bisa menghasilkan kebijakan yang bermanfaat, kepercayaan publik terhadap mereka akan rendah. Bahayanya, orang mencari alternatif lain,” ujarnya.

Terkait kondisi itu, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mengatakan, elite harus menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai kebangsaan. ”Ketika bahaya mulai terlihat di depan mata, sudah saatnya pemimpin dan politisi naik kelas menjadi negarawan,” katanya.

(Baca juga: Nasionalisme Kebangsaan)

Syafii Maarif melihat, belakangan ini pemerintah terlihat kurang kompak. ”Itu tak sehat. Ketika menghadapi suasana bangsa yang bergejolak, seharusnya pemerintah menunjukkan sikap yang satu, saling menghargai dan menghormati,” ujarnya.

Pengajar Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Arie Sudjito mengatakan, pada masa Orde Baru, stabilitas politik terjamin, tetapi minus demokrasi. Ke depan, ketika demokrasi amat bebas sampai cenderung kebablasan, satu-satunya cara agar bangsa Indonesia bisa bertahan adalah stabilitas politik. ”Pencapaian pembangunan dan demokrasi harus seimbang agar tak muncul kerentanan sosial dan politik seperti sekarang ini,” katanya. (GAL/RWN/SAN/ABK/AGE)
---
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 24 Mei 2017, di halaman 1 dengan judul "Langkah Nyata Amat Dinanti".