Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Akbar Tandjung Cocok Jadi Cawapres, Ini Kata Panglima TNI

Kompas.com - 24/05/2017, 11:35 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo enggan menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung yang menyebut Gatot punya modal untuk diusung jadi calon wakil presiden.

Dengan nada sedikit tinggi, Gatot mengatakan dirinya masih menjabat sebagai Panglima TNI. 

"Saya tak nanggapin. Saya sekarang panglima TNI," ujar Gatot saat ditemui, di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kementerian Dalam Negeri, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2017).

Bahkan, Gatot menegaskan, dirinya masih merupakan anak buah dari Presiden Joko Widodo.

"Saya anak buah Pak Jokowi," tegas Panglima TNI ke-16 tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Akbar Tandjung menilai Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memiliki modal yang cukup mumpuni sebagai calon wakil presiden.

"Dia punya potensi menjadi calon Wakil Presiden," ujar Akbar, Selasa (23/5/2017).

Posisi Gatot yang telah menjabat sebagai Panglima TNI menurut Akbar sudah menjadi jaminan untuk diperhitungkan sebagai cawapres.

(Baca: Akbar Tandjung Nilai Gatot Nurmantyo Punya Modal Jadi Cawapres)

Golkar sendiri telah mendeklarasikan mendukung Joko Widodo untuk sebagai calon Presiden pada Pilpres 2019.

Sebelumnya, dalam talkshow "Rosi" yang tayang di Kompas TV, Kamis (4/5/2017) malam. Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi mengonfirmasi benarkah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berniat maju dalam Pilpres 2019?

Gatot menyatakan, tak ada niat dirinya maju sebagai calon presiden. Dia merasa tidak etis jika harus beradu dengan Presiden Joko Widodo yang kemungkinan juga kembali maju dalam Pilpres. 

(Baca: Gatot Nurmantyo: Tidak Etis Saya Berambisi, Beradu dengan Presiden)

"Saya ini dilantik sebagai Panglima TNI, dan setiap Panglima disumpah untuk taat pada atasan," ujar Gatot Nurmantyo.

Dia menjelaskan, selaku Panglima TNI, dia mendapat instruksi dari Presiden untuk menjaga kemajemukan dan kebinekaan. 

Kompas TV Panglima TNI Baca Puisi tentang Kritik Sosial
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com