Kalla: Demi Marwah Partai, Pimpinan Harus Baik dan Bersih

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengkritik tajam kebijakan partainya sendiri di bawah kepemimpinan Ketua Umum Setya Novanto. Hal ini menyusul kondisi Novanto yang tengah dirundung perkara korupsi yang dianggap berimbas pada ketidaksolidan partai.

Menanggapi itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan bahwa memang sebaiknya demi menjaga marwah suatu partai politik, maka pimpinan partai politik tersebut haruslah baik.

"Partai kalau ingin menjaga marwah partai, maka pimpinan partai harus baik, gitu kan," kata Kalla di rumah dinas Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (23/5/2017).

Mantan Mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 tersebut juga menyebut kredibilitas ketua umum sangat berpengaruh pada marwah partai. 

(Baca: Doli: Ibarat Pengemudi Bus, Novanto Ini Ugal-ugalan)

"Harus bersih, karena kalau tidak bisa marwah nanti hilang. Tapi itu tergantung semua pengurus partai itu sendiri," kata Kalla.

Diketahui, langkah-langkah yang menunjukkan ketidaksolidan Golkar tersebut dilakukan sejak tanggal 9 Maret 2017 di mana Novanto disebut terlibat perkara korupsi e-KTP dalam sebuah persidangan.

Novanto pun mulai melancarkan sejumlah langkah yang dinilai Doli merupakan upaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Langkah pertama yang dimaksud, yakni memberi dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Padahal waktu itu kami sudah katakan bahwa prosesnya (internal mendukung Basuki) terlalu terburu-buru dan itu kelihatan hanya demi kepentingan beberapa orang saja," ujar Doli.

(Baca: Golkar Buka Peluang Setya Novanto Jadi Cawapres Dampingi Jokowi)

"Dan yang paling penting, dukungan tersebut sangatlah bertentangan dengan karakteristik Partai Golkar yang nasionalis religius. Terbukti akhirnya (Basuki) kalah kan?" lanjut dia.

Selanjutnya, yakni munculnya usul nota dari Fraksi Golkar ke pimpinan DPR RI untuk mendorong Presiden Joko Widodo mencabut status cegah dan tangkal Novanto dalam perkara korupsi e-KTP.

"Ada juga soal permintaan fraksi Golkar yang meminta merevisi Undang-Undang KPK. Bahkan, yang terakhir itu kemarin mendorong hak angket untuk KPK. Jadi ini sudah ke mana-mana ini," ujar Doli.

Oleh sebab itu, Doli beserta sejumlah tokoh Partai Golkar lainnya mendorong supaya Novanto segera diganti oleh sosok yang lebih baik.