Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Doli: Ibarat Pengemudi Bus, Novanto Ini Ugal-ugalan

Kompas.com - 21/05/2017, 20:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia berpendapat bahwa tindak-tanduk Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dapat membahayakan partainya, sekaligus membahayakan pemerintah.

Doli pun mengibaratkan Novanto sebagai pengemudi bus yang mengemudi ugal-ugalan. Tabrak sana dan tabrak sini. Oleh sebab itu, sang sopir harus segera diganti.

"Ibarat bus, Jokowi pemiliknya. Novanto sopirnya. Bus ini sudah mau nabrak ke mana-mana, termasuk nabrak Istana. Daripada ditabrak-tabrakin terus, bisa jadi bola panas (bagi Golkar dan pemerintah), ya cepat gantilah sopirnya," ujar Doli dalam sebuah diskusi di bilangan Kuningan, Jakarta, Minggu (21/5/2017).

'Menabrak' Golkar yang dimaksud Ahmad, merujuk pada situasi di mana Novanto diduga kuat terlibat perkara hukum. Perkara korupsi e-KTP salah satunya.

Situasi itu tentu menggerus elektabilitas pemerintah dari hari ke hari. Padahal pesta demokrasi sudah di depan mata.

Sementara, soal 'menabrak' pemerintah, masih merujuk pada hal yang sama. Dugaan kuat Novanto terlibat pada banyak kasus hukum, bertolak belakang dengan kampanye pemberantasan korupsi yang sejak awal digaungkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Artinya, keterlibatan Novanto dalam korupsi e-KTP itu merupakan bentuk tidak konsistennya partai pendukung pemerintah terhadap program prioritas pemerintah itu sendiri. Ini bisa juga menggerus suara Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang.

"Jokowi-JK kan dari awal kampanye dengan tegas bilang memberantas korupsi. Jadi apa yang dilakukan oleh kepemimpinan Golkar saat ini bertentangan dengan gerakan antikorupsi yang digaungkan Jokowi," ujar Doli.

Baca: Dalam BAP, Saksi Sebut Andi Narogong dan Novanto Pengatur Proyek E-KTP

Di sisi lain, lanjut Doli, realitas politik menunjukan Jokowi sangat mampu menggeser Novanto dari jabatannya saat ini. Maka, demi menyelamatkan Partai Golkar dan pemerintah, Presiden Jokowi harus ikut campur dalam pelengseran Novanto.

"Saya ingatkan, Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi memang betul-betul ingin mendapatkan dukungan penuh dari Partai Golkar untuk menjadi kendaraan utama di 2019, ya jaga juga Golkarnya ini," ujar Doli.

"Dijaga dari apa? Ya segera tentukan nasib Novanto ini. Kalau memang konstruksi hukum sudah dinyatakan terlibat, ya sudahi saja. Kalau tidak, Golkarnya yang hancur. Segeralah Pak Jokowi," lanjut dia.

Kompas TV Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera, yang juga keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, menjalani pemeriksaan KPK.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com