Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Lantik Lima Gubernur Baru, Didahului dengan Kirab Budaya

Kompas.com - 12/05/2017, 09:04 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo pada Jumat (12/5/2017) sore akan melantik lima gubernur dan enam wakil gubernur terpilih hasil pilkada serentak 2017.

Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, lima gubernur dan enam wakil gubernur itu berasal dari lima provinsi.

"Lima provinsi itu, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Papua Barat dan seorang wakil gubernur Riau yang sebelumnya kosong," ujar Bey kepada Kompas.com, Jumat pagi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kelima gubernur dan wakil gubernur itu dilantik Jumat ini lantaran akhir masa jabatannya telah habis waktu.

Misalnya, masa jabatan Gubernur Banten habis pada 11 Januari 2017, masa jabatan Gubernur Gorontalo habis pada 16 Januari 2017, masa jabatan Gubernur Sulawesi Barat habis pada 14 Desember 2016, dan masa jabatan Gubernur Bangka Belitung habis pada 7 Mei 2017.

Acara pelantikan digelar di Istana Negara. Namun, sebelum pelantikan itu, Presiden Jokowi terlebih dulu menyerahkan petikan keputusan presiden kepada masing-masing gubernur dan wakil gubernur terpilih di Istana Merdeka.

(Baca juga: Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Wujudkan Janji Kampanye)

Tradisi kirab

Kepala Sekretariat Kepresidenan Darmansjah Djumala mengatakan, peralihan dari acara penyerahan petikan Keppres di Istana Merdeka dengan acara pelantikan di Istana Negara akan diisi dengan kirab kebudayaan.

"Jadi peserta kirabnya mulai dari Presiden dan Wakil Presiden paling depan, diikuti Menteri Dalam Negeri, lalu para kepala daerah yang akan dilantik berada di belakangnya. Bagian paling belakang itu drum band," ujar Djumala.

Kirab kebudayaan tersebut akan melintasi Kompleks Istana Kepresidenan, dari Istana Merdeka menuju ke acara pelantikan di Istana Negara.

Ada dua pesan yang ingin ditonjolkan melalui kirab tersebut.

"Pertama, Presiden ingin menunjukkan rasa respek dan penghargaannya kepada gubernur dan wakil gubernur sebagai pemimpin daerah," ujar Djumala.

Kedua, Presiden sekaligus ingin mengingatkan bahwa pemerintah daerah bukanlah terpisah dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah merupakan wakil pemerintah pusat di penjuru Indonesia.

Oleh sebab itu, kirab budaya itu menunjukan nilai-nilai sinergitas, mengayomi dan tanggung jawab.

Kompas TV Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta salinan putusan terhadap Ahok ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com