Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Minta Maaf kepada Petugas Damkar dan Satpol PP

Kompas.com - 10/05/2017, 16:54 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta maaf kepada para petugas pemadam kebakaran (Damkar) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Permintaan maaf itu dilayangkan karena selama ini, pemerintah belum bisa menyejahterakan petugas Damkar dan anggota Satpol PP tersebut.

"Dengan segala permohonan maaf, pemerintah pusat mungkin belum bisa memberikan tingkat kesejahteraan yang maksimal kepada anggota pemadam kebakaran dan anggota satpol PP. Padahal ini ujung tombak," ujar Tjahjo di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

(Baca: Rekannya Dirumahkan, Satpol PP Sultra Desak Pencopotan Kasat)

Menurut Tjahjo, peran dua lembaga tersebut sangat vital. Itu karena fungsi keduanya meliputi pelayanan, ketertiban dan keamanan masyarakat.

"Dua lembaga itu harus optimal karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Memberikan suasana yang tertib dan aman dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah daerah," kata Tjahjo.

Tjahjo khwatir, petugas damkar dan aparat satpol PP tidak menjalankan tugasnya dengan optimal lantaran penghasilannya yang kurang. Bahkan untuk kehidupan sehari-hari saja sulit. 

"Tidak ada jaminan kesehatan buat kelurganya, tidak ada bantuan pendidikan kepada anak-anaknya. Pasti dia kerjanya tak akan bisa maksimal," ungkap Tjahjo.

Karena itu, ia meminta kepada seluruh pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran lebih, untuk menyejahterakan petugas Damkar dan anggota Satpol PP.

"Maka ketika pertemuan dengan gubernur. Saya meminta untuk mengindetifikasi daerah-daerah yang anggaran PAD-nya cukup, untuk memberikan tunjangan-tunjangan yang memadai," kata dia.

(Baca: Puskesmas dan Damkar Tidak Libur pada Hari Pencoblosan Pilkada DKI)

"Jadi BJPS wajib bagi petugas Damkar dan anggota Satpol PP, baik asuransi kesehatan dan tunjangan lain dilebihkan. Sama kayak di pusat pegawai Kementerian Keuangan diberikan tunjangan yang lebih besar dibanding yang lain. Lah ini juga sama untuk petugas Damkar dan anggota Satpol PP," tutup Tjahjo.

Kompas TV Rumah dan 3 Gudang Mabel Hangus Terbakar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com