Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Sebut Kolumnis Ekonomi yang Kritik Jokowi Salah Paham

Kompas.com - 03/05/2017, 19:44 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki mengatakan, kolumnis Jake Van Der Kemp telah salah paham terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo.

Jake adalah kolumnis ekonomi di media massa Hong Kong bernama South China Morning Post yang mengkritik penyataan Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja ke Hong Kong tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Saya pikir, beliau salah paham terhadap pernyataan Presiden," ujar Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (3/5/2017).

Teten mengklarifikasi, Presiden Jokowi sebenarnya menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia terbaik ketiga di antara negara-negara yang tergabung di dalam G-20, bukan di antara negara-negara di Asia.

"Yang disampaikan Presiden dalam slide-nya, Indonesia menempati urutan ketiga dalam hal pertumbuhan ekonomi setelah China dan India, dalam negara G-20. Bukan Asia atau dunia," ujar Teten.

Negara-negara G-20 antara lain, Amerika Serikat, Uni Eropa, Britania Raya, Perancis, Republik Rakyat Tiongkok, Italia, India, Jepang, Arab Saudi dan Rusia.

Pernyataan Presiden tersebut, lanjut Teten, bukan sekali dua kali diungkapkan. Jika melakukan kunjungan kerja ke mana pun, Presiden Jokowi selalu mengungkapkan data tersebut.

"Jadi data itu sudah sangat sering disampaikan ke masyarakat, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terbaik ketiga di antara negara G-20," ujar Teten.

(Baca: 2018, Jokowi Bidik Pertumbuhan Ekonomi Hingga 6,1%)

Presiden Jokowi sebelumnya menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah yang terbaik ketiga setelah China dan India. Pernyataan itu diungkapkan Presiden saat kunjungan kerja ke Hong Kong.

Pernyataan Jokowi itu dikritik Jake. Ia lantas menulis opini di media berbahasa Inggris terbesar di Hong Kong dengan judul: "Sorry President Widodo, GDP Rankings are Economists Equivalent of Fake News".

Jake mempertanyakan klaim peringkat ketiga dalam hal pertumbuhan ekonomi seperti yang disampaikan Jokowi. Sebab di Asia, banyak negara yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada Indonesia.

Misalnya Vietnam 6,2 persen, Timor Leste 5,5 persen, Papua Nugini 5,4 persen dan Myanmar 7,3 persen. Diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 mencapai 5,02 persen.

Kompas TV Untuk tahun depan, pemerintahan Joko Widodo kembali tancap gas dan membidik pertumbuhan ekonomi hingga 6,1 persen.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com