Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lantik Enam Kapolda, Kapolri Ungkit soal Kewenangan Diskresi

Kompas.com - 28/04/2017, 09:37 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengingatkan seluruh jajaran kepolisian, khususnya yang mengantongi senjata, untuk berhati-hati menggunakan kewenangan diskresi.

Hal itu disampaikan Tito seusai melantik enam Kapolda dan Kepala Divisi Humas Polri.

Tito mencontohkan peristiwa penembakan mobil berisi satu keluarga di Lubuk Linggau dan kejadian penembakan seorang anak oleh ayahnya yang merupakan polisi.

"Saya melihat akar yang sangat penting mengenai kemampuan untuk menguasai kewenangan diskeresi," ujar Tito di Rupataman Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Kewenangan diskresi merupakan kewenangan Polri untuk menilai suatu peristiwa dan menentukan tindakan yang harus diambil secara cepat dan tepat.

(Baca: Kapolda Sumsel Akui Penembakan Mobil Satu Keluarga Tak Sesuai Prosedur)

Terutama dalam menghadapi situasi saat bertemu dengan pelaku kejahatan. Jika keadaan mengancam diri sendiri dan orang lain, polisi diperbolehkan menembak pelaku.

Tito meyakini semua memahami kewenangan tersebut.

"Tapi praktiknya banyak yang tidak paham. Kewenangan diskresi butuh syarat, kemampuan menilai situasi, menentukan opsi tindakan, dan mengambil keputusan opsi yang diambil," kata Tito.

Tito mengatakan, jika polisi menguasai diskresi dengan baik, akan mendapat apresiasi dan penghargaan.

Namun, sebaliknya, jika anggota punya kemampuan menilai situasi yang lemah, akan berakibat buruk bagi dirinya maupun orang lain.

"Yang terjadi bahwa Polri kaki kanan di kuburan, kaki kiri di penjara," kata Tito.

"Kita bertindak berlebihan, maka akan berakibat hukum. Tapi kalau seandainya underestimated, salah ambil langkah, tidak gunakan kewenangan sehingga terganggu keselamatan diri dan orang lain, akan berakibat masuk kuburan," lanjut dia.

Tito menganggap, apa yang terjadi di Bengkulu dan Lubuk Linggau jangan sampai jadi peristiwa yang biasa.

Kejadian itu harus jadi momentum untuk mengevaluasi kewenangan diskresi, terutama polisi yang bertugas di lapangan.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com