Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Komisi VIII Sayangkan Calon Anggota BPKH yang Minim Kualifikasi

Kompas.com - 26/04/2017, 16:50 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mujahid, menyayangkan adanya calon anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang minim secara kualifikasi.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, ada calon anggota yang kuat secara teori namun minim dalam praktik.

"Bahkan ada pula yang minim dalam hal teori dan praktik. Itu pas presentasi sudah kayak baru lulus S1 saja. Makanya saya menyayangkan kenapa pansel (panitia seleksi) meloloskan orang-orang seperti itu," ujar Sodik di Kompleks Parlemen, Rabu (26/4/2017).

"Apakah calonnya kurang? Atau standar seleksi yang rendah? Kok ada yang kualifikasi seperti itu masuk ya? Mudah-mudahan bukan karena rekomendasi pihak tertentu ya," kata dia.

Adapun BPKH terdiri dari lima anggota Badan Pelaksana dan lima anggota Dewan Pengawas.

Kelima nama anggota Badan Pelaksana BPKH telah dikantongi Presiden Joko Widodo. Namun, hal itu baru diumumkan bersamaan dengan selesainya proses uji kelayakan dan kepatutan anggota Dewan Pengawas BPKH.

(Baca juga: Menag Sebut BPKH Akan Diisi Tenaga Profesional Keuangan dan Investasi)

Saat ini ada sepuluh nama yang tengah mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Pengawas BPKH.

Rencananya, malam ini akan dipilih dan diumumkan lima nama anggota Dewan Pengawas BPKH.

(Baca juga: Menteri Agama: Pengesahan Anggota BPKH Tunggu Uji Kelayakan di DPR)

Kompas TV Ongkos Naik Haji 2017 Ditetapkan Rp 34,9 Juta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com