Kemendagri Minta Pemda Terapkan "E-Government" dalam Layani Publik

SIDOARJO, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soemarsono meminta kepada kepala daerah agar meninggalkan cara konvensional dalam mengelola otonomi daerah.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Soni itu di depan hampir seluruh kepala daerah dalam acara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-21 di alun-alun Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (25/4/2017).

"Dalam kelola otonomi daerah, cara-cara konvensional harus ditinggalkan dan pemda harus manfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Soni.

(Baca: Semua Daerah Ditargetkan Terapkan "E-Government" pada 2017)

Soni menyebutkan, saat ini belum semua daerah mengembangkan e-government. Beberapa daerah yang telah menggunakannya seperti Pemerintah Kota Surabaya.

Untuk memacu hal itu, Kemendagri membuat program Smart City atau Kota Pintar sebagai pemacu pengembangan e-government dalam penyediaan layanan publik.

"Program itu merupakan program pemerintah untuk medorong Pemda khususnya pelayanan publik untuk kepentingan warga, dunia usaha dalam rangka penigkatan dunia usaha, dan dalam rangka penginkatan investasi, serta daya saing daerah," ujar Soni.