Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud Dukung Pemda Kembangkan Obyek Wisata Berbasis Kebudayaan

Kompas.com - 25/04/2017, 06:56 WIB

BATUSANGKAR, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan obyek wisata berbasis kebudayaan.

"Obyek wisata yang diminati wisatawan mancanegara saat ini sekitar 60 persen berbasis kebudayaan seperti terpeliharanya adat istiadat, peninggalan sejarah, atau bangunan kuno yang tinggi nilainya," kata Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid saat kunjungan kerja ke Batusangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat, Senin (25/4/2017).

Ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang terus menjaga keaslian adat, budaya, dan peninggalan sejarah daerah itu sehingga jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat setiap tahun.

(Baca: Festival Pena Toraja, Satu Upaya Menjaga Kebudayaan Tana Toraja...)

"Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan pendapatan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat," katanya.

Untuk itu, Ia meminta Pemkab Tanah Datar bersama Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Batusangkar membuat kajian yang konfrehensif terhadap pengembangan obyek wisata berbasis kebudayaan di daerah itu.

"Hal itu selaras dengan draf undang-undang tentang kebudayaan yang kita usulkan dan saat ini sedang dibahas di DPR RI," katanya.

Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi menyampaikan Pemkab sedang mengembangkan dua obyek wisata berbasis kebudayaan, yakni Istano Basa Pagaruyung dan Nagari Tuo Pariangan yang telah dinobatkan sebagai salah satu daerah terindah di dunia.

"Dua obyek wisata itu sudah menjadi magnet wisatawan untuk datang ke Tanah Datar," katanya.

(Baca: Kemendikbud Ingin Tata Kelola Kebudayaan di Daerah Punya Landasan Hukum)

Ia menjelaskan untuk obyek wisata Istano Basa Pagaruyung jumlah kunjungan wisatawan selama 2016 sebanyak 990.000 orang, sementara target selama 2017 sebanyak 1,05 juta orang.

"Untuk pengembangan Istano Basa Pagaruyung ini agar lebih tampak menarik, nyaman, dan indah, kita membutuhkan anggaran sebesar Rp12 miliar," katanya.

Sementara untuk pengembangan obyek wisata Nagari Tuo Pariangan dibutuhkan biaya sebesar Rp150 miliar.

"Kita sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kemendikbud untuk pengembangan kedua obyek wisata berbasis kebudayaan tersebut," katanya.

Kompas TV Bunyi sirene dan atraksi seni di Taman Situ Buleud menandai diresmikannya air mancur Sri Baduga tahap tiga. Peresmian dilakukan Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Peresmian air mancur yang mulai dibangun sejak tahun 2013 itu disaksikan ribuan warga. Delapan ribu tempat duduk di sekitar taman penuh sesak oleh warga yang penasaran dengan kemegahan air mancur setinggi 10 meter ini. Dengan dilengkapi seribu penyembur air serta 500-an titik cahaya membuat air mancur Sri Baduga tidak saja indah, tapi juga menjadi air mancur terbesar di Asia Tenggara. Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mengatakan, sebagai objek wisata baru, air mancur Sri Baduga akan memadukan keindahan wisata air dengan beragam pertunjukan seni. Seorang pengunjung dari karawang, mengakui Setelah pembangunan tahap tiga, air mancur Sri Baduga menjadi lebih indah dan atraktif. Perpaduan teknologi dan kesenian diakui mampu memukau wisatawan. Sementara itu, selebritas Luna Maya yang sempat meragukan keindahan air mancur Sri Baduga juga mengaku takjub setelah menyaksikan dari dekat. Air mancur Sri Baduga tidak hanya menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Tapi juga jadi bukti dengan kerja keras serta kreativitas Kabupaten Purwakarta yang merupakan kabupaten terkecil kedua di Jawa Barat mampu menciptakan destinasi wisata baru.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com