Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akan Paksa Pengusaha Bersinergi dengan UMKM

Kompas.com - 22/04/2017, 19:35 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain redistribusi aset dan reforma agraria, pemerintahan Joko Widodo juga berencana mengeluarkan program lain yang juga bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi, yakni program kemitraan.

Bentuk program itu adalah pemerintah menyinergikan pengusaha kelas besar dengan pelaku usaha kecil, mikro dan menengah di Indonesia.

Presiden Jokowi mengaku sudah berkomunikasi dengan beberapa pengusaha besar. Mereka pun telah bersedia mengikuti program tersebut.

"Saya baru ketemu satu, dua, tiga, empat, sudah setuju. Tapi saya minta jumlahnya lebih banyak," ujar Jokowi dalam acara Kongres Ekonomi Umat yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).

"Saya juga sudah mengutus beberapa menteri untuk berbicara kepada yang besar-besar agar mereka mau untuk bermitra dengan ekonomi mikro, kecil, menengah," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi menjanjikan pola kerja sama saling menguntungkan. Namun, demi mengangkat pelaku UMKM, Jokowi juga meminta para pengusaha untuk tidak meraup untung terlalu banyak di dalam pola kerja sama tersebut.

Hal yang penting, pelaku usaha besar mampu membantu peningkatan sektor UMKM.

"Yang gede untungnya kecil sajalah, yang kecil, mikro dan tengah untungnya yang gede. Atau syukur-syukur yang gede itu sudah enggak mikir untung," ujar Jokowi, sambil berkelakar.

Jokowi juga mengatakan, ketika program tersebut diluncurkan, sifatnya bukan lagi ajakan. Pemerintah bakal memaksa para pengusaha kelas besar untuk bersinergi dengan UMKM.

"Ini yang akan saya paksa. Bukan saya ajak lagi. Akan saya paksakan," ujar Jokowi.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta peserta Kongres Ekonomi Umat untuk memberikan masukan soal program kemitraan tersebut agar tepat sasaran.

Kompas TV Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan ekonomi baru di antaranya Microfinance. Rencana ini masuk ke dalam daftar prioritas pemerintah pusat maupun daerah. Ini karena perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terus berkembang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com