Warga Jakarta Dinilai Akan Cepat Pulih dari Luka Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak dipungkiri Pilkada DKI Jakarta 2017 masih menyisakan pergesekan di tengah masyarakat.

Isu SARA selama penyelenggaraan Pilkada menguat di ranah media sosial dan menyebabkan keterbelahan di masyarakat.

Meski demikian, Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menilai "luka" yang diderita oleh warga Jakarta pasca-Pilkada akan cepat pulih.

Menurut Viva, proses rekonsiliasi di Jakarta akan lebih cepat dibandingkan di daerah lain, sebab tingkat rasionalitas pemilih di DKI cukup baik. Ditambah lagi dengan peran media mainstream dan media sosial.

"Tingkat rasionalitas pemilih DKI lebih tinggi. Proses rekonsiliasi di masyarakat akan lebih cepat," ujar Viva saat berbicara dalam diskusi Perspektif Indonesia dengan topik: "Mengobati Luka Pilkada" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/4/2017).

 Baca: Usai Bertemu Ahok, Anies Ingin Ada Rekonsiliasi Antar Pendukung

Viva menuturkan, proses rekonsiliasi harus juga didukung oleh peran media massa. Faktor media juga menjadi salah satu daya dukung untuk mengurangi polarisasi atau keterbelahan di masyarakat.

"Masyarakat Jakarta saat ini sudah lebih melek media, mulai dari media mainstream hingga media sosial. Beda dengan daerah yang tidak didukung media masa, penyembuhan lukanya lama," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Pengamat sosial sekaligus dosen Fakultas Komunikasi Universitas Indonesia Devie Rahmawati berpendapat bahwa upaya rekonsiliasi harus dilakukan dalam skala nasional.

Baca: Dibutuhkan Rekonsiliasi Nasional Pasca Pilkada DKI

Rekonsiliasi nasional tersebut harus diinisiasi oleh para elite politik. Hal itu diperlukan untuk menghindari adanya potensi polarisasi di masyarakat yang semakin parah, mengingat panasnya situasi saat sebelum dan sesudah Pilkada.

"Elit perlu menjadi contoh untuk melakukan rekonsiliasi nasional. Apalagi dengan menguatnya isu SARA belakangan ini. Memang perlu waktu untuk berkeliling ke daerah dan mendengarkan masyarakat," ujar Devie.

Rekonsiliasi nasional, kata Devie, bisa dilakukan dengan bertemu langsung dengan masyarakat di daerah. Para elit politik harus menjelaskan dan bisa meyakinkan masyarakat bahwa proses Pilkada hanya merupakan bagian dari kontestasi politik, terlepas dari isu kesukuan dan agama.

Menurut Devie, cara tersebut efektif sebab hubungan patron klien masih kental di sebagian besar masyarakat Indonesia. Artinya, masyarakat akan cenderung mendengarkan seseorang yang memiliki kekuasaan, status, wewenang dan pengaruh besar.

"Elit politik harus meyakinkan masyarakat bahwa Pilkada hanya menjadi bagian dari kontestasi politik," tutur Devie.