Pemerintah Akan Bersikap Terbuka Saat Pembahasan Hukuman Mati di Dewan HAM PBB - Kompas.com

Pemerintah Akan Bersikap Terbuka Saat Pembahasan Hukuman Mati di Dewan HAM PBB

Kristian Erdianto
Kompas.com - 21/04/2017, 19:44 WIB
KOMPAS.com/Kristian Erdianto Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar, saat memberikan keterangan di ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (21/4/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Dicky Komar mengatakan, pemerintah akan bersikap terbuka dalam pembahasan mengenai kebijakan hukuman mati dengan negara-negara anggota PBB saat Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB.

UPR akan berlangsung pada 3-5 Mei 2017 di Jenewa.

Menurut Dicky, kebijakan hukuman mati kemungkinan besar akan dibahas saat pemerintah menyampaikan laporan mengenai kondisi penegakan HAM di bawah mekanisme UPR.

"Penerapan kebijakan hukuman mati kemungkinan akan dibahas. Pemerintah akan bersikap terbuka dalam pembahasan tersebut," ujar Dicky, saat memberikan keterangan pers di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (21/4/2017).

Dicky mengatakan, selama ini pemerintah tidak pernah menolak untuk berdiskusi dengan negara-negara yang mendukung penghapusan hukuman mati.

Namun, dia mengingatkan, hingga saat ini belum ada konstitusi global yang melarang suatu negara menerapkan hukuman mati.

(Baca: Pemerintah Akan Tegaskan Komitmen Penegakan HAM di Dewan HAM PBB)

"Kami selalu membahas bersama negara-negara yang pro penghapusan hukuman mati. Yang pasti sampai saat ini belum ada konstitusi global yang mengatur soal hukuman mati," ujar Dicky.

UPR merupakan mekanisme inovatif di mana seluruh 193 negara anggota PBB menjalani proses kaji ulang secara sukarela dan berkala terkait situasi HAM di masing-masing negara.

Dicky mengatakan, pada pelaporan siklus ketiga itu, pemerintah akan fokus pada beberapa hal.

Pertama, informasi mengenai implementasi 150 rekomendasi yang diterima pada siklus kedua sidang UPR tahun 2012.

Selain itu, pemerintah akan menyampaikan sejumlah tantangan dalam menegakkan nilai-nilai HAM berserta upaya penanganannya.

(Baca: Ini Hambatan Penegakan HAM yang Akan Disampaikan Pemerintah ke PBB)

"Sejumlah prakarsa dan inovasi di tingkat nasional dan daerah juga disampaikan sebagai best pratice. Itu merupakan bagian dari sharing experience Indonesia ke negara-negara anggota PBB lain," kata Dicky.

Rencananya, delegasi Pemerintah Indonesia akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Kompas TV PBB Mengkecam Hukuman Mati di Indonesia

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisKristian Erdianto
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Terkini Lainnya

Protes Jalan Rusak, Warga Tanam Pohon Pisang di Tengah Jalan

Protes Jalan Rusak, Warga Tanam Pohon Pisang di Tengah Jalan

Regional
Terseret Ombak, Dua Remaja Australia Diselamatkan Pakai 'Drone'

Terseret Ombak, Dua Remaja Australia Diselamatkan Pakai "Drone"

Internasional
KPU Tanjungpinang Ingatkan Paslon, Besok Batas Waktu Perbaikan Administrasi

KPU Tanjungpinang Ingatkan Paslon, Besok Batas Waktu Perbaikan Administrasi

Regional
Senam Bersama, Sandiaga Diserbu Pegawai Pemprov untuk Foto Bareng

Senam Bersama, Sandiaga Diserbu Pegawai Pemprov untuk Foto Bareng

Megapolitan
Sejak Jadi Presiden, Trump Belum Pernah Berbincang dengan Obama

Sejak Jadi Presiden, Trump Belum Pernah Berbincang dengan Obama

Internasional
Saat Hujan, Pencari Suaka asal Afghanistan dan Sudan Kesulitan Cari Tempat Berteduh

Saat Hujan, Pencari Suaka asal Afghanistan dan Sudan Kesulitan Cari Tempat Berteduh

Megapolitan
'Mukjizat Tuhan Terus Bekerja dalam Orang yang Dilupakan...'

"Mukjizat Tuhan Terus Bekerja dalam Orang yang Dilupakan..."

Regional
Paus Fransiskus Nikahkan Pasangan Kru Pesawat di Tengah Penerbangan

Paus Fransiskus Nikahkan Pasangan Kru Pesawat di Tengah Penerbangan

Internasional
Cerita Idrus Marham yang Dua Kali Diusir dari Kemensos

Cerita Idrus Marham yang Dua Kali Diusir dari Kemensos

Nasional
Ini Syarat Ikut Program Rumah DP 0 Rupiah

Ini Syarat Ikut Program Rumah DP 0 Rupiah

Megapolitan
Perjalanan Anies-Sandi Mewujudkan Rumah DP 0 yang Dulu Diragukan...

Perjalanan Anies-Sandi Mewujudkan Rumah DP 0 yang Dulu Diragukan...

Megapolitan
Tokoh Oposisi Zimbabwe Tewas dalam Kecelakaan Helikopter di New Mexico

Tokoh Oposisi Zimbabwe Tewas dalam Kecelakaan Helikopter di New Mexico

Internasional
Tolak Rangkap Jabatan, Wiranto Dinilai Lebih Konsisten daripada Jokowi

Tolak Rangkap Jabatan, Wiranto Dinilai Lebih Konsisten daripada Jokowi

Nasional
Longsoran Bastem yang Tutupi Jalan Trans Sulawesi Sulit Dievakuasi

Longsoran Bastem yang Tutupi Jalan Trans Sulawesi Sulit Dievakuasi

Regional
Rumah Cimanggis yang Terancam Digusur untuk Kampus UIII Berusia Lebih dari 200 Tahun

Rumah Cimanggis yang Terancam Digusur untuk Kampus UIII Berusia Lebih dari 200 Tahun

Megapolitan

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM