Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MUI Ingin Dobrak Kesenjangan Ekonomi Pengusaha Besar dan Mikro

Kompas.com - 20/04/2017, 21:19 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat, M. Azrul Tanjung mengatakan, MUI ingin mengangkat derajat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tingkat kesejahterannya jauh di bawah pengusaha besar.

Padahal, kata dia, UMKM punya kesempatan yang sama untuk berkembang.

"Kami inginkan bagaimana kesenjangan bisa kita dekatkan. Kesenjangan ini tentu tidak bisa dengan menarik atas ke bawah, tapi yang bawah kita tarik ke atas," ujar Azrul, saat berbincang di Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Oleh karena itu, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat akan menggelar kongres bertema "Arus Baru Ekonomi Indonesia".

Dalam kongres ini, MUI mengundang berbagai stakeholder mulai dari pelaku UMKM, pengusaha besar, organisasi masyarakat Islam, hingga unsur pemerintah.

Tujuan kongres tersebut yakni memperkecil jarak antara pelaku usaha besar dan kecil.

"MUI berupaya melakukan motivasi, mendorong, mengkonsolidasikan ekonomi umat, terutama ekonomi masyarakat kecil bagaimana urusan mikro bisa lebih mampu bertahan," kata Azrul.

Azrul mengatakan, MUI akan mengajak sejumlah pengusaha besar untuk berembug menghadapi permasalahan tersebut.

Pengusaha yang diundang MUI dalam kongres tersebut antara lain pemilik CT Corp Chairul Tanjung dan pemilik Medco Group, Arifin Panigoro.

Ada juga beberapa pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

"Kami berharap besar perusahaan besar tersebut mau berkontribusi bagi tumbuh kembang usaha mikro," kata Azrul.

Selain itu, pihaknya juga mengundang pondok pesantren yang sukses dari segi wirausaha untuk berbagi strategi mengembangkan potensi pondok pesantren lain yang masih "merangkak".

Azrul berharap, dengan hubungan yang dibangun bersama mitra MUI, maka usaha besar bisa mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mengangkat derajat usaha kecil.

Termasuk industri khas yg dimiliki di berbagai daerah.

"Kami tidak mau melakukan kerja sama seperti yang sudah-sudah, di mana pola bapak angkat dan anak angkat. Itu lebih kepada justru menciptakan ketergantungan yang sangat tinggi antara anak dan bapak," kata dia.

Kompas TV Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan ekonomi baru di antaranya Microfinance. Rencana ini masuk ke dalam daftar prioritas pemerintah pusat maupun daerah. Ini karena perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terus berkembang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Saat Anies 'Dipalak' Bocil yang Minta Lapangan Bola di Muara Baru...

Saat Anies "Dipalak" Bocil yang Minta Lapangan Bola di Muara Baru...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com