Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada DKI Usai, Ini Rencana Prabowo Satukan Masyarakat

Kompas.com - 19/04/2017, 21:12 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia mengutamakan kebinekaan dan kekeluargaan.

Isu-isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) menurutnya hanya diembuskan oleh oknum-oknum tertentu.

"SARA bukan dari kita. Dari pihak-pihak tertentu yang memecah belah," ujar Prabowo seusai konferensi pers di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (19/4/2017).

(Baca: Tawa Canda di Rumah Prabowo)

Keriuhan di DKI Jakarta akibat kontestasi Pilkada berdampak pada potensi perpecahan. Kini Pilkada DKI telah usai dan saatnya untuk kembali mempersatukan bangsa yang sempat terpecah.

"Saya kira (dengan) kepemimpinan yang baik, pemerintahan yang baik, keadilan sosial, kalau bukan keadilan, perdamaian," ujar Prabowo.

Adapun selama beberapa bulan ke depan, terutama menunggu pergantian gubernur dan wakil gubernur baru, yakni Oktober 2017, Prabowo berencana konsolidasi dan membangun hubungan yang lebih baik dengan kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur lainnya di Pilkada DKI.

(Baca: Prabowo: Terima Kasih buat Mereka yang Sumbang Sembako)

"Tentu kami akan konsolidasi dan kami yakin dua kandidat kami akan persiapan," ucap Prabowo.

Seperti diketahui, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, yang diusung Gerindra dan PKS, unggul suara atas pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua berdasarkan quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei. 

Kompas TV Anies-Sandi Unggul, Ini Kata Prabowo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com