Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu: Pemilih Jangan Sampai Terintimidasi

Kompas.com - 18/04/2017, 22:15 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta semua pihak ikut memberikan kenyamanan dan menjaga keamanan selama berlangsungnya pemungutan suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan dilaksanakan Rabu (19/4/2017) besok.

Penjagaan yang dilakukan itu pun sedianya tidak menunjukkan adanya sikap intimidatif kepada masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya.

"Jangan sampai pemilih merasa terintimidasi dengan kehadiran mereka," ujar anggota Bawaslu Rahmat Bagja di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

(Baca: Hasto: Kami Yakin Warga Jakarta Bisa Atasi Intimidasi)

Bawaslu, kata Bagja, juga meminta aparat kepolisian, TNI, serta polisi pamong praja dapat menjalankan tugasnya dengan professional.

"Dan mereka (aparat) juga harus netral dalam pilkada ini," kata Bagja.

Bagja melanjutkan, Bawaslu juga meminta masing-masing pihak pasangan calon dapat menerima hasil pemungutan suara.

Jika ada hal-hal yang dirasa sebagai bentuk kecurangan, Bagja meminta masyarakat agar segara melapor kepada penyelenggara atau lembaga peradilan yang berwenang menangani sengketa pilkada.

(Baca: Ahok: Kalau Ada Intimidasi, Akan Ditindak secara Hukum)

"Kami, Bawaslu mengharapkan pasangan calon, berikut tim kampanyenya, tim suksesnya, agar menerima hasil pilkada nanti dengan baik. Jika kemudian keberatan bisa ditindaklanjuti ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau ke Bawaslu, kalau ada kecurangan," ujarnya.

Adapun dua pasangan calon yang akan bersaing memperebutkan kursi kepemimpinan DKI Jakarta, yakni pasangan calon nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat dan pasangan calon nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Kompas TV Lalu apa lagi yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan pilkada DKI esok?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com