Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Imbau Masyarakat Tak Lakukan "Tamasya Al-Maidah"

Kompas.com - 18/04/2017, 19:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau masyarakat dari luar Jakarta untuk tidak melakukan "Tamasya Al-Maidah" saat Pilkada DKI berlangsung pada 19 April 2017.

"Sebenarnya tidak perlu didatangkan dari luar, kalau memang ingin menyaksikan itu kan sebaiknya warga yang memilih di TPS itu nanti pada pukul 13.00 datang kembali untuk melihat. Tak usah datangkan dari luar," kata Jusuf Kalla dalam konferensi pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Melalui imbauan tersebut, Wapres Kalla mengharapkan agar masyarakat dari luar Jakarta untuk mematuhi maklumat yang dikeluarkan Polda Metro Jaya, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta agar masyarakat tentang larangan mobilisasi massa saat Pilkada DKI Jakarta berlangsung.

Sebaliknya, Wapres mengharapkan kedatangan warga DKI yang tinggal di sekitar tempat pemungutan suara (TPS) saat penghitungan sangat diharapkan untuk menjadi saksi bersama.

"Kalau Anda pemilih di situ, ya datanglah ramai-ramai waktu penghitungan untuk menjadi saksi bersama, nah itu justru diharapkan," kata dia.

(Baca juga: Kapolri: Pemilih Harus Bebas Rasa Takut, Tak Boleh Ada Massa di TPS)

Lebih lanjut, Jusuf Kalla menjelaskan, jika jadi satu TPS memiliki 300 pemilih yang telah menggunakan haknya, maka seratus orang datang saat penghitungan suara sudah cukup untuk menjadi saksi.

Menurut Kalla, mobilisasi warga non-Jakarta saat Pilkada dikhawatirkan akan menimbulkan masalah. Sebab, jika 10 persen saja penduduk Jakarta melihat penghitungan suara, jumlahnya sudah sangat banyak.

"Kalau 10 persen saja penduduk Jakarta atau seperti saya katakan tadi setengah saja yang pergi di TPS untuk melihat penghitungan itu bisa 5 juta atau 3-4 juta orang, luar biasa," kata dia.

(Baca juga: Ada Rencana Pengerahan Massa, Polri Perketat Pengamanan di TPS)

Wapres Kalla juga berharap agar masyarakat di luar Jakarta untuk menghormati dan mempercayai warga Jakarta dapat melaksanakan Pilkada yang aman, tertib, dan damai.

"Karena kalau orang dari daerah lain masuk ke Jakarta kan sepertinya tidak percaya orang Jakarta," kata dia.

(Azizah Fitriyanti/ant)

Kompas TV Ketua KPU DKI Sumarno menanggapi soal adanya rencana pengerahan massa pemantau TPS dalam bentuk tamasya Al Maidah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com